Dedi Mulyadi Bongkar Borok Yayasan Palsu, Dibikin Agar Terima Dana Hibah Nampung Hingga Rp 5 Miliar

TRIBUNJATIM.COM - Praktik curang pemberian dana hibah keagamaan dikuak oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi Mulyadi, ada yayasan yang sering dapat bantuan.

Sehingga, membuat yayasan baru lagi agar bisa kembali membuat bantuan.

Yayasan keagamaan palsu itu dibuat agar bisa menyerap dana APBD Provinsi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Murka Siswa SMK Harus Bayar Rp 6 Juta untuk Study Tour ke Bali, Minta Sekolah Hentikan

"Karena yayasannya sering dapat bantuan, maka membuat lagi yayasan baru untuk mendapat bantuan," kata Dedi pada unggahan di channel YouTube Lembur Pakuan dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Yayasan baru tersebut, jelas Dedi, tidak terverifikasi.

"Mau saya buka? Bikin yayasan baru nampung Rp 2 miliar, Rp 5 miliar," katanya.

Praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merusak citra lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi contoh integritas.

Dia menyampaikan, tak sedikit yayasan bermasalah yang membuat laporan fiktif atau memanipulasi data demi mendapatkan dana besar dari pemerintah.

"Di Garut ada yang dapat Rp 5 miliar, tapi kelas tsanawiyahnya (MTs) rubuh," kata Dedi.

Ada tokoh agama yang secara tidak langsung terjebak dalam praktik ini.

Dedi menegaskan, tidak ingin ada ulama yang diperiksa 2 jam hingga 4 jam terkait masalah bantuan hibah.

"Saya enggak mau nanti ada pemeriksaan hibah, ajengan diperiksa, 2 jam, 4 jam. Kata ajengan, duka saya mah enggak tahu (tak tahu menahu tentang laporan hibah)," jelasnya.

Keputusan penghentian sementara dana hibah ini merupakan langkah awal untuk membersihkan sistem dan menata ulang tata kelola bantuan keagamaan. Dedi menegaskan bahwa bantuan harus tepat sasaran dan diterima oleh lembaga yang benar-benar membutuhkan serta layak secara administratif.

"Saya ingin bantuannya jangan dinikmati oleh itu-itu saja. Kalau memang tokoh, ya bantu ustaz lain, bangun madrasahnya. Bukan justru yayasannya sendiri yang dapat terus," tuturnya.

Menurut Dedi, langkah penghentian dana hibah keagamaan ini juga direspons positif oleh sejumlah anggota DPRD dan tokoh masyarakat yang telah lama mengeluhkan maraknya penyimpangan dalam penyaluran hibah keagamaan di Jawa Barat.

Murka Dedi Mulyadi soal larangan study tour

Masalah biaya study tour lagi-lagi dikeluhkan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Di mana pengadunya adalah seorang ibu di Kabupaten Bekasi.

Ibu itu mengeluhkan soal biaya study tour ke Bali siswa SMK Rp 6 juta.

Itu dibayar secara angsuran selama tiga tahun.

Melansir dari Kompas.com, Dedi menerima aduan tersebut ketika mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).

Aduan tersebut direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akunInstagram-nya, @dedimulyadi71.

"Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?" kata Dedi membuka percakapannya dengan sang ibu.

Emak-emak berbaju katun rayon itu lantas menyebutkan anaknya menempuh pendidikan di SMK KP.

Wanita tersebut juga menyinggung larangan kegiatan study tour ke luar kota yang pernah dikeluarkan oleh Dedi.

"Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour ke luar kota Pak?" kata ibu tersebut.

"Harus bayar berapa?" tanya Dedi.

Baca juga: Biaya Study Tour & Wisuda TK di Bekasi? Dedi Mulyadi Takut Ada Kesenjangan Sosial di Kalangan Siswa

Ibu itu menjelaskan, sebelum study tour digelar, orangtua siswa harus membayar iuran selama tiga tahun dengan nilai Rp 150.000 per bulan.

Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.

Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah.

Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut.

"Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya," ucap ibu yang tak diketahui namanya itu.

Secara keseluruhan, ibu tersebut menyampaikan bahwa biaya kegiatan study tour anaknya ke Bali berkisar Rp 5-6 juta.

"Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak," ungkapnya.

Baca juga: Ortu Murid TK Syok Diminta Bayar Wisuda dan Study Tour Rp 1,1 Juta, Aturan Dedi Mulyadi Tak Mempan

Mendengar keluhan ibu tersebut, Dedi meminta SMK KP segera menghentikan rencana kegiatan study tour.

Jika tidak, Dedi menegaskan, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah tersebut.

"Oke, untuk SMK KP Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.

"Kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orangtuanya. Iya bu ya?" sambung eks Bupati Purwakarta itu.

Setelah mendengar jawaban Dedi, ibu tersebut sedikit lega.

Namun, ia tetap menyampaikan keberatan atas kegiatan study tour sekolah anaknya.

Sementara, Dedi memastikan akan meminta anak buahnya menghubungi sekolah tersebut agar menghentikan rencana kegiatan study tour.

"Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan," tambah Dedi.

Sebelumnya, orangtua murid PAUD juga mengeluhkan biaya study tour dan wisuda tersebut.

Pengakuan muncul dari orangtua murid berinisial L (30).

L menyebutkan bahwa biaya untuk wisuda dan study tour PAUD anaknya Rp 1.150.000.

Baginya, nominal tersebut sangat memberatkan.

"Kalau untuk wisuda plus foto Rp 550.000, untuk jalan-jalan Rp 600.000. Total Rp 1.150.000 yang bagi kami sangat memberatkan," kata L, Rabu (16/4/2025).

Baca juga: Tak Ikuti Aturan Menteri soal Study Tour, Dedi Mulyadi Tak Mau Orang Tua Tersiksa: Bukan Hal Sepele

Surat edaran study tour dan wisuda tersebut pun terungkap.

Tertulis bahwa study tour akan digelar pada 12 Juni 2025.

Rincian biaya Rp 600 ribu untuk study tour juga disebutkan.

Di antaranya untuk masuk area outbound dua orang, makanan ringan dan minuman dua orang, makan siang prasmanan dua orang, kaus, dan dua bus.

Lalu untuk kegiatan wisuda direncanakan digelar di Gedung Islamic Center Bekasi pada 18 Juni 2025.

Murid harus membayar biaya wisuda Rp 550.000 dengan rincian transportasi, pendaftaran munaqosah dan wisuda, sewa toga, foto wisuda dan foto kelas bersama, makanan ringan, serta ijazah.

L meminta pihak sekolah membatalkan kegiatan tersebut.

"Harapan saya semoga dibatalkan saja ini wisuda dan jalan-jalannya," imbuh dia, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Peringatan Dedi Mulyadi ke Kepsek yang Nekat Adakan Study Tour: Silahkan Berhadapan dengan Saya

Meski demikian, hingga kini pihak sekolah belum memberikan konfirmasi terkait keluhan orangtua murid tersebut.

Terpisah, Tri Adhianto menegaskan bahwa sekolah dilarang menggelar kegiatan wisuda dan study tour.

Larangan ini sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

"Kan sudah keluar (aturan pelarangan), sudah jelas," ucap Tri kepada Kompas.com.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Kompas.com