Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pemkab Madiun Siap Bangun Sekolah Rakyat, Target Tampung 2.000 Anak, Dibangun di Lahan 5,8 Hektar

Pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan kesiapannya, dalam membangun Sekolah Rakyat, siap tampung 2.000 anak

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Samsul Arifin
TribunJatim.com/Febrianto Ramadani
SEKOLAH RAKYAT - Bupati Madiun Hari Wuryanto, dikonfirmasi soal kesiapan Kabupaten Madiun dalam membangun sekolah rakyat, di Pendopo Muda Graha, Jumat (25/4/2025). Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar dengan menampung 2.000 anak. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan kesiapannya, dalam membangun Sekolah Rakyat

Program inisiatif dari Presiden RI Prabowo Subianto, membantu dalam mengentaskan kemiskinan.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, mengatakan, Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar. Tentunya sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh pemerintahan pusat.

“Tugas kami adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja," ujar Hari Wuryanto, Jumat (25/4/2025).

Mas Hari Wur, sapaan lekatnya, menambahkan, lokasi yang disediakan strategis, tidak di pinggir jalan raya, dan dekat dengan lapangan. Sehingga cocok untuk kegiatan belajar sekaligus ruang bermain anak-anak.

Baca juga: Ratusan Personel Gabungan di Madiun Dikerahkan Amankan Pengesahan Warga Baru Perguruan Kera Sakti

“Rencana lokasinya di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun. Harapannya paling tidak bisa sekitar minimal 2.000 anak yang bisa ditampung, mulai dari jenjang ee SD, SMP, SMK, SMA,” imbuhnya.

Saat ini, Pemkab Madiun telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diminta oleh kementerian terkait.

Baca juga: Hasil Seleksi Siswa di Jombang untuk Sekolah Rakyat, Pemkab Kebut KBM Jalan pada Juli 2025

Tahapan selanjutnya adalah survei lapangan dari pemerintah pusat, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU sebelum proses pembangunan dimulai.

“Kami telah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan ke kementerian. Selanjutnya, tinggal menunggu survei pusat dan penandatanganan MoU sebelum masuk ke tahap pelaksanaan,” pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved