Sayembara Dedi Mulyadi untuk Siswa yang Bikin Perpisahan Sekolah tapi Murah, Total Rp 165 Juta

"Enggak apa-apa, kan kritis," ujar Dedi.

Dedi pun meyakinkan orangtua Aura, meski mereka tadi berdebat, Bank BJB melalui Pemprov Jabar akan tetap memberikan bantuan uang Rp 10 juta agar Aura dan keluarganya bisa mencari kontrakan usai rumah mereka dirobohkan karena berdiri di lahan milik pemerintah di atas bantaran sungai.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlibat perdebatan dengan seorang remaja wanita lulusan SMA asal Bekasi, Jabar, bernama Aura Cinta dalam sebuah pertemuan.

Aura hadir bersama ibunya dan sejumlah warga lain, yang merupakan korban penggusuran rumah di bantaran Sungai Bekasi.

Dalam dialog itu, Aura mempersoalkan kebijakan pelarangan acara perpisahan sekolah yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

"Kalau tanpa perpisahan, emang kehilangan kenangan? Kenangan bukan pada saat perpisahan, tapi kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun," ujar Dedi.

"Enggak juga sih, Pak. saya ngerasa udah lulus. Kalau gak ada perpisahan, kita tuh gak bisa ngumpul bareng atau ngerasin interaktif sama teman gitu," ujar Aura.

Baca juga: Dedi Mulyadi Pusing Calon Mahasiswi yang Rumahnya Digusur Protes Larangan Study Tour: Miskin Bergaya

Aura menilai, wisuda atau acara perpisahan tetap penting sebagai bentuk kenangan bersama teman-teman, meski dengan biaya yang minimal.

Namun Dedi menegaskan, kebijakan melarang perpisahan dan study tour diberlakukan untuk meringankan beban orangtua siswa.

Ia menyebutkan bahwa wisuda seharusnya hanya dilakukan di tingkat perguruan tinggi, bukan di TK, SMP, atau SMA.

"Rumahnya di bantaran kali, tapi sekolah mau gaya-gayaan ada wisuda. Rumah aja nggak punya," kata Dedi.

Berita Lain

Di sisi lain, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasannya akan menerapkan pendidikan wajib militer bagi anak-anak yang terindikasi nakal mulai Mei 2025.

Menurut dia, selama ini sudah banyak orangtua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang.

Diharapkan, adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.