Jawab Tantangan dan Potensi Daerah, Dorong Pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di Kota Malang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dosen Universitas Widyagama Malang sekaligus anggota Asosiasi Ekonomi Kreatif Kota Malang, Hanif Rani Iswari, mengatakan, usulan pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di Kota Malang menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong kemajuan sektor yang kian menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Menurut Hanif, saat pandemi Covid-19, ekonomi kreatif (ekraf) terbukti menjadi penyelamat laju pertumbuhan ekonomi. 

"Kalau tidak ada ekonomi kreatif, pertumbuhannya akan jauh lebih lambat. Developer gim, misalnya, memberi kontribusi cukup besar terhadap PDRB,” ungkapnya, Kamis (8/5/2025)  . 

Ia menyoroti pentingnya keberadaan satuan kerja khusus yang fokus menangani ekonomi kreatif.

Saat ini, sektor tersebut masih berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag), yang menurutnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah. 

“Kalau ada satu dinas khusus akan jauh lebih baik. Diskopindag saat ini masih prematur menangani ekonomi kreatif,” tegas Hanif.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi adalah pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan sumber utama pendapatan di sektor ini.

Selain itu, ia menilai kebijakan pemerintah selama ini masih bersifat top-down dan kurang menyentuh realitas komunitas kreatif di lapangan.

“Harus ada sinergi antara kebijakan top-down dan kearifan lokal. Komunitas selama ini sudah menjadi jembatan, tetapi peran negara harus lebih hadir,” ujarnya.

Baca juga: Alasan Wali Kota Wahyu Hidayat Wacanakan Menambah Jumlah Dinas di Pemkot Malang

Sebagai peneliti yang mendalami startup di Kota Malang, Hanif mengungkap, karakteristik pelaku ekonomi kreatif di kota ini unik.

Ia menyebut adanya nilai “tanggung jawab kolektif” dan penolakan terhadap intervensi modal luar sebagai ciri khas.

“Mereka menolak intervensi karena khawatir nilai idealisme tergerus oleh kapitalisasi,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja (KPI) yang tepat jika kelak Dinas Ekonomi Kreatif dibentuk.

KPI ekonomi kreatif tidak bisa hanya bicara PDRB. Harus ada indikator seperti transfer pengetahuan dan inovasi. Tidak hanya dari sudut pandang pemerintahan, tapi juga komunitas dan akademisi.