Kota Malang Optimalkan PAD di Tengah Efisiensi Anggaran, Tunda Kenaikan Target Pajak Sektor Kuliner

Ia menambahkan, kebijakan ini bentuk perlindungan bagi UMKM.

Ke depan, Pemkot Malang akan fokus pada peningkatan agenda pariwisata untuk dorong PAD sektor hiburan dan hotel.

Lalu pendataan ulang UMKM untuk memetakan potensi pajak secara realistis serta koordinasi intensif dengan DPRD untuk revisi Perda Pajak yang lebih berkeadilan.  

Kasubid Pajak Daerah II Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adhy Pradana mengatakan, pihaknya tengah mendata para pelaku usaha.

Ia menjelaskan, pelaku usaha kuliner di Kota Malang banyak yang beroperasi pada malam hari. 

"Sasarannya adalah objek pajak seperti pujasera, kafe yang makan di tempat, termasuk warung, angkringan, lalapan, tahu telur dan lainnya yang berkategori pajak barang dan jasa tertentu," katanya.

Pihaknya akan memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha kuliner di Kota Malang. Pajak PBJT dalam usaha kuliner yakni sebesar 10 persen.

Pajak tersebut dibebankan kepada konsumen.

Sejauh ini, Bapenda Kota Malang mencatat jumlah pelaku usaha makanan dan minuman, baik resto hingga warung yang masuk objek pajak ada sebanyak 2.987 usaha. 

Ramdhani mengatakan, realisasi pajak PBJT makanan dan minuman Kota Malang pada tahun 2024 mencapai Rp 171 miliar.

Lalu tahun 2025 ini tergetnya ditetapkan sebesar Rp 163 miliar.

Pihaknya optimistis terget itu bisa terealisasi.

Per April 2025, realisasinta sudah mencapai Rp 54 miliar. 

"Kami optimistis bisa lebih tinggi dari target. Itu karena kami kemarin berpikir semoga efisiensi itu juga tidak bertampak besar ke BPJT makan minum. Ternyata, saat efisiensi, daya beli masyarakat juga tidak menurun," urainya.