Demi Wujudkan Rumah Murah seperti Cicil Motor, DPRD Surabaya Minta Pemkot Gandeng Swasta

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi A DPRD Surabaya bersama Pansus Hunian Layak bagi Warga Surabaya mendesak agar Pemkot Surabaya menggandeng pihak swasta untuk merealisasikan rumah murah untuk warga ber-KTP Surabaya.

Hunian layak ini bisa berupa hunian vertikal atau rumah susun milik (rusunami) atau rusun yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi warga. Bisa menyatu dengan pasar atau tempat layanan publik.

"Kami berdiskusi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bagaimana mewujudkan hak hidup dasar warga akan papan. Hunian yang layak dan murah bagi warga Surabaya," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, Selasa (3/6/2025).

Kebutuhan mendasar akan tempat tinggal di Surabaya semakin hari harganya semakin tak terjangkau warga dengan ekonomi menengah ke bawah.

Kalau semua diserahkan hukum dan mekanisme pasar, semakin sulit.

Perlu intervensi dari Pemkot Surabaya dan didukung pusat. Melalui program berkelanjutan. Selama ini, program pemenuhan kebutuhan tempat tinggal oleh pemerintah adalah rusun sewa.

Di Surabaya sudah ada 23 rusunawa.

Tapi belum bisa mengcover kebutuhan warga akan tempat tinggal.

Selain itu, sistem rusunawa ini masih banyak kekurangan.

Selain rusunawa, ada program Bedah Rumah atau Rutilahu.

"Kami juga berkunjung ke Rusun Pasar Rumput Jakarta. Hunian vertikal dengan konsep HGB di atas HPL. Didirikan di tanah aset (pasar). Tiga lantai pasar, di atasnya rusun 22 lantai. Ini bisa menjadi rujukan di Surabaya," kata Yona.

Namun semua menyesuaikan karekteristik dan keadaan riil di Surabaya.

Hunian vertikal yang terintegrasi dengan pasar adalah pilihan yang tepat.

Karena itu, DPRD saat ini tengah menyiapkan Raperda Hunian Layak.

Baca juga: Dilema Warga Perumahan di Surabaya, Sudah Lunasi KPR Selama 21 Tahun, Tak Kunjung Terima Sertifikat

Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Muhammad Saifuddin menegaskan, regulasi harus disiapkan untuk membantu warga mewujudkan impiannya tinggal di rumah kayak huni.

Ada opsi rusunami atau yang lain.

"Sudah seharusnya pemkot menggandeng pengembang swasta untuk ikut memenuhi kebutuhan warga akan rumah. Hunian yang layak murah, terjangkau. Impian saya cicilannya nanti seperti cicil motor," kata Saifuddin.

Formulanya nanti akan dibahas bersama di Pansus.

Tidak hanya kajian tapi langkah taktis dengan melibatkan semua stakeholder.

Pihak swasta atau pengembang hingga perbankan juga akan dilibatkan.

Bisa saja pemkot hanya menyediakan lahan untuk pembangunan hunian vertikal. Pemkot punya banyak aset. Sementara pihak swasta yang membangunkan. Perbankan yang mengatur pembiayaan.

Saat ini Pansus Raperda Hunian Layak di Surabaya tengah bekerja.

Targetnya tahun ini Surabaya harus punya Perda Hunian Layak untuk membantu warga Surabaya mewujudkan rumah murah laik huni.