Kondisi Gedung SMAN 9 yang Didemo, Siswa Bak Sia-sia Bayar Rp 20 Ribu Perhari, Humas: Ada Realisasi

"Katanya untuk gedung. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja. Orangtua saya sudah bayar setiap tahun Rp 500.000," kata RP di lokasi, Selasa.

Menanggapi segala yang terjadi termasuk tudingan tersebut, pihak sekolah akhirnya memberikan jawaban lewat humas.

Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan mengakui pihaknya meminta sumbangan dana pembangunan sekolah.

Ia mengeklaim dana sumbangan tersebut digunakan untuk kegiatan akademik dan non-akademik, salah satunya terkait pembangunan gedung sekolah.

"Memang ada sumbangan akademik dan non-akademik. Tapi itu sifatnya tidak wajib bagi siapa saja yang ingin menyumbang," kata Sahri.

Sahri menyebut, dana sumbangan itu sudah sesuai kesepakatan.

Baca juga: SMKN 1 Tuban Tanggapi Dugaan Pungli yang Dikeluhkan Wali Murid, Sebut Tidak Dipaksakan

Namun, ia tak menjelaskan pihak-pihak yang membuat kesepakatan. 

Ia juga mengeklaim bahwa dana sumbangan tersebut tidak dibatasi besarannya.

"Kita tidak pernah membatasi dalam satu tahun ini sekian. Jadi kesanggupan orangtua saja begitu," jelas dia.

Menyusul protes para siswa, Sahri mengatakan, persoalan dana sumbangan ini menjadi pembelajaran internal sekolah.

Sahri berjanji pihak sekolah akan mengevaluasi kegiatan permintaan dana sumbangan tersebut.

"Dengan ini mungkin menjadi bagian dari evaluasi kami untuk ke depan," imbuhnya.

Sementara, terkait permintaan tanda tangan yang dipersoalkan para siswa, Sahri mengatakan, tanda tangan itu dibutuhkan sebagai tanda kehadiran kegiatan buka bersama pada Ramadhan 2025.

Dia mengakui, pihak tata usaha sekolah meminta tanda tangan kehadiran siswa baru-baru ini lantaran perlu memperbaiki surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.

"Sehingga anak-anak merasa apa yang ditandatangani itu tidak berdasarkan fakta di lapangan," ungkap Sahri.

Ia juga menegaskan, panitia telah memberikan snack kepada semua peserta yang hadir dalam kegiatan buka bersama.

"Kami dari pihak sekolah sudah mengakomodasi itu. Ada dokumen, kemudian ada realisasi pelaksanaannya. Sehingga tidak tahu dari mana sumber permasalahan ini muncul kembali," tambahnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com