Soroti Realisasi APBD 2024, Fraksi NasDem Kediri Minta Pemkab Serius Atur Pemanfaatan Stadion

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Kediri memberikan sejumlah catatan dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang digelar pada Selasa (10/6/2025) malam.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Lutfi Mahmudiono menyebut realisasi anggaran tahun 2024 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun masih tetap meninggalkan sejumlah catatan dalam laporan hasil pemeriksaan.

"Predikat WTP memang membanggakan, tapi jangan membuat kita lengah. Ada catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti dan menjadi koreksi untuk tahun berikutnya," kata Lutfi saat dikonfirmasi Kamis (12/6/2025).

Lutfi juga mempertanyakan rendahnya angka SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2024 yang mencapai Rp 235 miliar. Dia menilai, serapan anggaran yang tinggi jangan hanya dilihat dari angka, tetapi juga konteks politik yang menyertainya.

Baca juga: Pengecekan Tim Gabungan ke Perusahaan Angkutan di Kediri, Truk ODOL Nakal Bakal Kena Tilang

"Ini pertanyaan penting, apakah serapan tinggi itu murni karena kinerja SKPD atau karena faktor momentum Pilkada? Kalau ternyata karena Pilkada, bisa jadi kami usulkan saja Pilkada tiap tahun biar serapan APBD selalu maksimal," ucap anggota Komisi IV ini. 

Terkait RPJMD 2025-2029, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap dua proyek besar di Kabupaten Kediri yakni Stadion Gelora Daha Jayati dan Bandara Dhoho Kediri. Menurut Lutfi, dua infrastruktur ini harus diatur sejak sekarang agar tidak menjadi beban masa depan.

"Pembangunan stadion kalau tidak diikuti dengan rencana pemanfaatan yang jelas, bisa jadi monumen mati. Harus ada roadmap pemakaian sejak 2024 ini," tegasnya.

Lebih lanjut, NasDem juga meminta Pemkab Kediri mengambil sikap proaktif terhadap nasib Bandara Dhoho yang kini vakum dari aktivitas penerbangan. Lutfi mendorong agar bandara tersebut diupayakan menjadi bandara internasional sekaligus embarkasi haji.

"Kami khawatir bandara jadi proyek strategis yang mangkrak. Pemerintah daerah harus aktif melobi pusat, dan jadi fasilitator kebangkitan Bandara Dhoho," imbuhnya.

Baca juga: Kedai Baswara Pare Kediri, Kafe Unik di Kampung Inggris Tawarkan Pengalaman Ngopi Sambil Melukis

Tak hanya itu, NasDem turut menyoroti dampak penggabungan sekolah dasar (SD) di Kabupaten Kediri. Gedung-gedung bekas sekolah yang kosong berpotensi terbengkalai jika tidak dimanfaatkan secara terencana.

"Kami usulkan dalam RPJMD agar aset gedung bekas SD bisa dimanfaatkan untuk fungsi lain, bisa untuk pusat pelatihan, kantor layanan, atau program desa," tandas Lutfi.

Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap Pemkab Kediri menjalankan pembangunan yang tidak hanya ambisius secara fisik, tetapi juga matang dari sisi keberlanjutan dan dampak sosial bagi masyarakat.