Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Gebrakan Wakil Rakyat Jatim

DPRD Jatim Dorong Infrastruktur Pengairan Dioptimalkan di Jawa Timur

Keberadaan infrastruktur irigasi di Jawa Timur harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Samsul Arifin
Tribun Jatim Network
GEBRAKAN WAKIL RAKYAT JATIM - Anggota Komisi D DPRD Jatim Yoyok Mulyadi saat hadir dalam Podcast Gebrakan Wakil Rakyat bertajuk Mengurai Benang Kusut yang Hambat Optimalisasi Infrastruktur Air di Jatim. Podcast ini dipandu oleh Jurnalis Senior Harian Surya, Mujib Anwar.  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Keberadaan infrastruktur irigasi di Jawa Timur harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak.

Utamanya, dalam menunjang upaya peningkatan produktifitas hasil pertanian di Jawa Timur.

Hal ini penting, terlebih pemerintah saat ini tengah menggalakkan upaya untuk swasembada pangan. 

Anggota Komisi D DPRD Jatim Yoyok Mulyadi mengatakan, secara ketentuan, saluran irigasi terbagi dalam berbagai kewenangan.

Pertanian dengan luasan dibawah 1000 hektar merupakan kewenangan kabupaten, 1000 hingga 3000 hektar adalah kewenangan propinsi dan 3000 hektar lebih merupakan kewenangan pusat. 

Baca juga: Jawa Timur Kaya Potensi Pariwisata, DPRD Jatim Sebut Perlu Libatkan Anak Muda untuk Pengembangan

"Untuk menunjang ketahanan pangan, kewenangan propinsi harus terus dioptimalkan," kata Yoyok saat berbicara dalam Podcast Gebrakan Wakil Rakyat bertajuk Mengurai Benang Kusut yang Hambat Optimalisasi Infrastruktur Air di Jatim, Jumat (20/6/2025). 

Dalam podcast yang berlangsung di Studio Tribun Jatim Network ini, Yoyok mengulas berbagai hal strategis.

Baca juga: Langkah Konkret Lewat Regulasi, DPRD Jatim Dorong Perlindungan dan Apresiasi untuk Seniman

Politisi PKB tersebut mengungkapkan kerap mendapat sambatan dari masyarakat tentang infrastruktur pengairan. Bahwa, ada sebagian yang terabaikan. Beberapa titik yang rusak tidak tersentuh. Akibatnya, hal ini menghambat. 

Anggaran untuk infrastruktur pengairan yang saat ini tersedia sebetulnya bisa dinilai relatif cukup.

Baca juga: Raperda Khusus Batal Dibentuk, DPRD Jatim Cegah Judi Online dan Pinjol Lewat Perda Trantib 

Misalnya, untuk pemeliharaan operasional pintu air. Hanya saja untuk rehabilitasi maupun pembangunan saat ini belum ada anggaran yang memadai. Hal ini berkaitan dengan spirit efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Ini yang kadang-kadang membuat petani mengeluh air tidak nyampe," terang mantan Wakil Bupati Situbondo. 

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved