Dapat Rp 3,6 Juta, Anak Muda Miskin Bakal Diterima di Sekolah Negeri, KDM: Jangan Pura-pura Miskin

TRIBUNJATIM.COM - Dedi Mulyadi mengungkapkan janjinya untuk membantu banyak anak muda di Jawa Barat.

Satu diantaranya Dedi Mulyadi berniat akan membagikan uang kepada mereka dan menjamin pnendidikannya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh siswa dari keluarga miskin ekstrem akan diterima di sekolah negeri tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat. Tak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp 3,6 juta.

Hal itu disampaikan Dedi melalui akun media sosial pribadinya dan telah dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com, Minggu (22/6/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (23/6/2025).

Dedi menjelaskan, saat ini Jawa Barat tengah menghadapi masa penerimaan siswa baru di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.

Baca juga: Andra Soni Minta Warga Laporkan Calo SPMB Langsung ke Dirinya: Saya Jamin Kerahasiannya

Menurutnya, jumlah lulusan SMP dan Madrasah Tsanawiyah tahun ini di Jawa Barat mencapai 788.163 orang.

Sementara daya tampung sekolah negeri yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah ditingkatkan, mencapai 372.954 siswa.

Jumlah itu bertambah menjadi 415.209 siswa jika ditambah dengan daya tampung Madrasah Aliyah dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.

Baca juga: Penjelasan Kepsek Soal Uang Tabungan Siswa SDN 1 Mekarsari Rp 343 Juta Mandek, Dipakai Guru Pensiun

“Artinya, sisanya sekitar 300.000 lebih akan ditampung di sekolah-sekolah swasta, baik yang favorit, menuju favorit, maupun yang terjangkau secara biaya,” ujar Dedi.

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 12.670 siswa dari keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.

Untuk itu, Pemprov Jabar menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah berupa tiga seragam, sepatu, dan buku dengan nilai total Rp3,6 juta per siswa.

“Total anggaran yang saat ini tersedia baru Rp 25 miliar, sementara kebutuhan idealnya mencapai Rp 75 miliar. Karena bisa saja data BPS belum mencakup semua siswa dari keluarga tidak mampu. Jumlahnya bisa mencapai 20.000 siswa,” kata Dedi.

Dedi menegaskan bahwa bantuan tersebut hanya akan diberikan kepada siswa dari keluarga yang benar-benar tidak mampu, berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi.

“Jangan pura-pura menjadi miskin, padahal orangtuanya mampu,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa siswa dari keluarga miskin sudah diprioritaskan untuk diterima di sekolah negeri.

“Tidak boleh ada lagi alasan tidak sekolah karena tidak mampu. Pemerintah hadir dan menyiapkan fasilitas, termasuk sepatu, buku, dan seragam,” ujarnya.

Dedi pun mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. “Mari kita kedepankan pendidikan anak-anak kita,” pungkasnya.

Aturan khusus disampaikan oleh tenaga pendidik di sebuah SMP di Kabupaten Gorontalo baru-baru ini.

Aturan tersebut terkait adanya 14 jenis alat keperluan sekolah yang akan dibutuhkan oleh para murid.

Namun yang membuat viral dan ramai dibicarakan adalah paket alat keperluan tersebut dibanderol dengan harga senilai Rp 915 ribu.

Kabar yang disampaikan melalui sebuah postingan di FB inipun ramai disoroti.

Sebuah unggahan di media sosial Facebook memicu kehebohan publik.

Postingan itu terkait foto daftar perlengkapan sekolah untuk siswa baru di sebuah SMP di Kabupaten Gorontalo.

Daftar tersebut memuat 14 item perlengkapan seperti jas almamater, kain seragam, atribut OSIS, jilbab, hingga map rapor dengan total harga mencapai Rp915 ribu.

Unggahan itu disertai dengan caption bernada sindiran:

“Di Indonesia pendidikan itu tidak wajib. Karena kalau wajib, harusnya tidak ada anak yang tidak bisa sekolah,” tulis akun facebook tersebut.

Baca juga: Pamer Jalin Hubungan Setia Sejak SD Hingga ke Pelaminan, Unggahan Pasangan ini Viral di Medsos

Setelah ditelusuri TribunGorontalo.com, daftar itu ternyata berasal dari SMP Widya Krama, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Kepala Sekolah Hervina Pateda membenarkan bahwa daftar tersebut memang dari sekolahnya.

Namun ia menegaskan bahwa daftar itu bukan pungutan liar (pungli) dan tidak bersifat wajib.

“Itu daftar seragam dan atribut siswa baru yang disediakan sekolah. Tapi tidak harus dibeli semua. Kalau orang tua punya dari kakak atau saudara, bisa dipakai,” jelas Hervina, Jumat (20/6/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Tribun Gorontalo.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com