Pengakuan Kadisdik soal Ada SMP Biaya Masuk Rp 915 Ribu, Sebut Wajar dan Bukan Pungli: Itu Personal

TRIBUNJATIM.COM - Sebuah SMP di Kabupaten Gorontalo mendapat sorotan lantaran menaraf biaya yang cukup tinggi untuk masuk sekolah.

SMP tersebut merupakan SMP swasta yang lantas menjadi perhatan Dinas Pendidikan setempat.

Setelah dipelajari dan dikonfirmasi, terbaru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Gorontalo akhirnya angkat bicara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Mohamad Yasin Alitu, angkat bicara terkait biaya di SMP Widya Krama Kecamatan Telaga Biru.
‎
Menurut Mohamad Yasin Alitu, biaya sebesar Rp915 ribu seperti yang terdaftar itu bukanlah pungutan liar (pungli).

‎Menurutnya, item-item seperti seragam, atribut, hingga map rapor merupakan biaya personal yang secara regulasi memang tanggung jawab orang tua siswa.
‎
‎“Di sekolah itu ada biaya personal dan ada yang ditanggung pemerintah. Untuk seragam dan atribut seperti baju, jilbab, lambang, map rapor itu termasuk biaya personal,” ujar Yasin saat diwawancarai TribunGorontalo.com, Senin (23/6/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Selasa.
‎
‎Yasin menambahkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencakup pembelian seragam, atribut sekolah, maupun perlengkapan pribadi siswa.
‎
‎Dana BOS lebih diarahkan untuk operasional pendidikan seperti gaji guru honorer, alat tulis kantor, atau kebutuhan pembelajaran.
‎
‎Menanggapi munculnya anggapan bahwa perlengkapan seperti map rapor dan logo sekolah bersifat wajib dibeli, Kadis menegaskan hal tersebut tidak benar.

Baca juga: Pendapatan Sebulan Rp30 Juta, Nakes Mujur Tak Pilih Langung Masuk Rumah Sepulang Kerja: Alhamdulilah‎

‎“Map rapor itu hanya cover-nya saja. Sekolah hanya menyediakan agar seragam tapi itu tidak wajib. Orang tua bisa beli di luar, atau tidak membeli pun tidak masalah,” tutur Yasin.
‎
‎Ia menjelaskan penyediaan perlengkapan oleh pihak sekolah lebih kepada inisiatif memfasilitasi agar orang tua tidak kesulitan mencari sendiri di luar yang mungkin harganya bervariasi.
‎
‎“Kami sudah klarifikasi ke SMP Widya Krama. Mereka hanya menyediakan bagi yang mau. Tidak ada pemaksaan. Bahkan banyak yang hanya ambil sebagian saja karena sudah punya dari kakaknya atau keluarganya,” ungkapnya.
‎
‎Karena tidak ada unsur paksaan dan seluruh proses disepakati bersama orang tua, maka biaya itu dikatakan tidak termasuk pungli.

Baca juga: Merawat Sugar Glider yang Berkarakter Menggemaskan dan Manja, Kian Digemari Penyuka Hewan Surabaya

‎“Pungli itu kalau ada pemaksaan, tidak transparan, dan tidak ada persetujuan. Di SMP Widya Krama, tidak seperti itu. Bahkan siswa yang tidak mampu, mereka dibebaskan dari biaya itu,” bebernya.
‎
‎Yasin mengapresiasi langkah sekolah yang sejak awal mendata siswa dari jalur afirmasi. Siswa dari keluarga kurang mampu tidak dikenai beban perlengkapan.

“Kami sudah ingatkan juga ke sekolah-sekolah lain. Prinsipnya, sekolah harus transparan, tidak memberatkan, dan memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu,” pungkasnya.
‎
‎Sebelumnya, daftar biaya perlengkapan siswa baru  senilai Rp915 ribu sempat viral di media sosial Facebook.
‎
‎Unggahan itu memicu beragam reaksi dari warganet. 

Kebanyakan menduga pihak sekolah telah melakukan pungli kepada calon siswa.

Namun kini semua tudingan itu tak memiliki dasar yang jelas dan telah terbantahkan.

Sementara itu, pihak sekolah membenarkan adanya biaya tersebut untuk melangsungkan kegiatan belajar mengajar.

Aturan tersebut terkait adanya 14 jenis alat keperluan sekolah yang akan dibutuhkan oleh para murid.

Namun yang membuat viral dan ramai dibicarakan adalah paket alat keperluan tersebut dibanderol dengan harga senilai Rp 915 ribu.

Kabar yang disampaikan melalui sebuah postingan di FB inipun ramai disoroti.

Sebuah unggahan di media sosial Facebook memicu kehebohan publik.