Ortu Siswa Mengeluh Diminta Uang Seragam Rp2,1 Juta, Jika Tidak Dibayar Anaknya Tak Lolos SPMB

TRIBUNJATIM.COM - Seorang orang tua siswa pada Selasa (24/6/2025), melaporkan adanya dugaan pungutan liar atau pungli dengan nominal fantastis di SMP Negeri wilayah Sampang, Kabupaten Cilacap.

Aduan tersebut disampaikan melalui kanal resmi Pemkab Cilacap, ia mengaku ada permintaan uang sebesar Rp2,1 juta berkedok biaya seragam.

Yang lebih meresahkan, pembayaran tersebut bersifat wajib dan disertai ancaman.

Baca juga: Gelapkan Rp5,2 M, Cara Curang Eks Manajer Kantor Pos Ketahuan dari Audit Laporan Keuangan BUMN

Dalam laporannya, orang tua siswa tersebut mengungkapkan bahwa setiap siswa yang hendak masuk sekolah diminta membayar uang sebesar Rp2.100.000 untuk keperluan seragam.

Bahkan, pembayaran tersebut harus dilunasi pada hari itu juga.

Ancaman serius menyertai pungutan tersebut.

"Bila tidak bisa (membayar), dianggap gugur masuk," tulis pelapor dalam aduannya.

Praktik ini sangat dikeluhkan karena dianggap sangat memberatkan, seolah menjadikan kelulusan siswa bergantung pada kemampuan membayar uang seragam, bukan dari hasil seleksi PPDB yang telah diikuti.

Menanggapi aduan serius ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Cilacap menyatakan, pihaknya akan melakukan investigasi.

Pihak Dindikbud Kabupaten Cilacap memberikan respons tegas atas laporan ini.

Mereka kembali menegaskan bahwa pungutan dalam bentuk apapun di sekolah negeri tidak dibenarkan.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Larangan Pungutan yang telah mereka keluarkan pada 6 Mei 2024 lalu.

Mengingat seriusnya tuduhan yang disertai ancaman ini, Dindikbud berjanji akan mengambil langkah lebih lanjut dari sekadar memberikan jawaban normatif.

"Mohon untuk bersabar, kami akan melakukan investigasi ke sekolah," tulis Dindikbud dalam jawaban resminya.

Beberapa Calon Murid Baru (CMB) dan orang tua datang ke sekolah secara ala kadarnya ketika melakukan pendaftaran online di sekolah.

Hal itu seperti disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus salah satu panitia SPMB 2025 SMPN 8 Semarang, Budi Hartanto.

Ia menyoroti aspek kedisiplinan dalam SPMB 2025 Kota Semarang.

Ditemui di sekolah tersebut, Budi mengatakan, aspek kedisiplinan merupakan pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak dini.

Makanya, ia mendorong para orang tua juga turut memberikan contoh sekaligus edukasi kedisiplinan sejak dini. 

"Untuk masyarakat itu, mungkin dari segi kedisiplinan anak-anak yang nuwun sewu, datang ke sekolah pada proses daftar online ini," kata Budi, Selasa (24/6/2025) lalu.

"Tanpa melihat bahwa ada satu pendidikan karakter yang harus ditanamkan yaitu kedisiplinan," imbuhnya.

"Mereka asal ke sini itu biasanya pakai sandal jepit. Sandal jepit itu kan identik dengan ke kamar mandi atau dalam arti datang ala kadarnya," jelas Budi.

Baca juga: Polisi Tipu Pedagang Helm Ternyata Sudah Sering Menipu sampai Rugikan Rp3,23 M, Korban Puluhan

Hal itu ditemukan panitia SPMB SMPN 8 Semarang pada pembukaan hari pertama posko layanan di Sekolah pada Senin (23/6/2025) kemarin.

Meski berlangsung secara daring, pihak sekolah termasuk SMPN 8 Semarang tetap membuka posko layanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses daftar online ini.

Bahkan, pihaknya menemukan ada pula masyarakat yang datang dalam kondisi baru bangun tidur.

Setelah menemui sejumlah kejadian tersebut, pihak sekolah kemudian memasang spanduk MMT di gerbang utama sekolah.

Spanduk ini terkait imbauan agar CMB yang hadir datang dengan menggunakan seragam SD sekolah asal, serta wajib bersepatu.

Orang tua juga diimbau untuk datang dengan pakaian sopan.

"Minimal datang pakai sepatu. Di hari pertama kami temukan seperti bangun tidur datang ke sini."

"Kemudian hari pertama terakhir itu akhirnya kami bikin pengumuman di pagar. Karena memang ditemukan baru bangun langsung ke sini," kata Budi.

"Kelihatannya sepele, tapi itu pengaruhnya kepada pendidikan karakter anak," tambahnya.

Di sisi lain, Ketua SPMB SMPN 8 Semarang, Ulfatul Khasanah mengatakan, proses pendaftaran online berjalan lancar.

Sejumlah kendala yang ditemui CMB berkaitan dengan perpindahan jalur pendaftaran, yakni dari jalur domisili pindah ke jalur prestasi.

Hal tersebut karena persaingan pada peringkat CMB di jalur domisili cukup ketat.

Situasi ini kemudian membuat sejumlah CMB dan orang tua datang langsung ke sekolah meminta bantuan pindah jalur pendaftaran.

"Yang dari jalur domisili masuk ke jalur prestasi banyak. Jadi di jalur domisili tidak masuk kemudian ambil jalur prestasi," kata Ulfa.

Baca juga: Anggota Koperasi BLN Teriak Gedor Rumah Pimpinan, Setoran Rp400 Juta Tak Jelas Nasibnya: Tidak Beres

Temuan lain pada layanan pendaftaran online di SMPN 8 Semarang yakni adanya data nama orang tua CMB yang berbeda antara database di sistem SPMB dan database di Dukcapil.

"Ada kasus salah nama, kemudian kasus salah nama bapak yaitu terekam di Dukcapil itu berbeda dengan di formulir pendaftaran."

"Ternyata nama bapaknya lain. Akhirnya kami harus mengedit manual," katanya.

Tak sampai di situ, sejumlah orang tua juga datang langsung ke sekolah meminta panitia mendaftarkan sang anak.

"Ada yang minta bantuan didaftarkan. Memang belum mendaftar sama sekali. Kemudian minta verifikasi, minta perubahan data bisa kami layani di sini," kata Ulfa.

"Keyakinannya memang yakin nanti di daftarkan oleh sekolah. Mantepnya kalau datang langsung."

"Di sisi lain, mungkin dari sudut kemampuan IT-nya mungkin kurang. Jadi ke sini minta didaftarkan langsung," ucapnya.

Pada tahun ajaran 2024/2025 ini, SMPN 8 Semarang menyediakan 256 kuota.

Namun, saat ini yang tersedia tinggal 255 kursi sebab ada satu pendaftar yang sudah dipastikan diterima lewat jalur afirmasi inklusi (anak difabel).

"Dia sudah mendaftar satu atau dua bulan lalu. Sudah terkonfirmasi di dinas, lalu mengabarkan ke kita. Jadi otomatis anak satu itu sudah masuk, tidak mungkin kami tolak," katanya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com