Gebrakan Wakil Rakyat Jatim
Pranaya Yudha Mahardika: Jawa Timur Sudah Saatnya Punya BUMD Khusus Pangan
Lantaran pentingnya sektor pangan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini terus mengusulkan opsi membentuk BUMD baru yang khusus menangani pangan.
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
YouTube Harian Surya
BUMD PANGAN - Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika bersama Jurnalis Senior Harian Surya, Mujib Anwar saat hadir dalam podcast DPRD Jawa Timur 'Gebrakan Wakil Rakyat' di Studio Tribun Jatim Network di Surabaya. Politisi muda Partai Golkar itu mengusulkan pembentukan BUMD khusus pangan, Senin (30/6/2025).
Sebab, JGU sebagai induk menangani banyak sektor baik properti, pergudangan dan sebagainya.
"Memang harus spin off jadi BUMD sendiri yang secara spesifik menangani pangan," kata Yudha dalam podcast yang dipandu oleh Jurnalis Senior Harian Surya, Mujib Anwar ini.
Meskipun demikian, Yudha tak memungkiri, untuk melakukan spin off Puspa Agro harus melakukan revisi Perda tentang JGU.
Namun, yang lebih penting dari itu Yudha mengusulkan kesamaan pandangan terlebih dahulu antara eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya BUMD Pangan.
"Ini terus kita gelorakan, karena bagaimanapun Jawa Timur punya peran sentral bagi pangan di Indonesia," tandasnya.
Tags
Komisi C DPRD Jawa Timur
Pranaya Yudha Mahardika
Gebrakan Wakil Rakyat Jatim
Puspa Agro
TribunJatim.com
berita Jatim terkini
Tribun Jatim
Berita Terkait
Berita Terkait: #Gebrakan Wakil Rakyat Jatim
Songsong Indonesia Emas 2045, Ibnu Alfandy Yusuf Sebut Pemuda Punya Peran Vital |
![]() |
---|
Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik di Jatim, Freddy Poernomo Minta Hal Mudah Tak Dipersulit |
![]() |
---|
DPRD Jatim Terus Dorong Percepatan Raperda Pelindungan Perempuan dan Anak |
![]() |
---|
DPRD Jatim Dorong Infrastruktur Pengairan Dioptimalkan di Jawa Timur |
![]() |
---|
Jawa Timur Kaya Potensi Pariwisata, DPRD Jatim Sebut Perlu Libatkan Anak Muda untuk Pengembangan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.