Isi Pesan Rahasia yang Diberikan Presiden Prabowo ke Wapres Gibran dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

Prabowo menolak model ekonomi kapitalis dan sosialis. 

Ia memilih jalan tengah untuk menggabungkan sisi baik dari keduanya. 

Menurutnya, sosialisme murni gagal karena menciptakan ketergantungan. 

Sementara kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan. 

“Sosialisme murni, seperti yang telah kita lihat, tidak berhasil. Itu utopia. Sosialisme murni, kita melihat banyak peluang dan banyak kasus, orang tidak mau bekerja,” ujar Prabowo. 

“Kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan, menghasilkan hanya sebagian kecil orang yang menikmati hasil kekayaan,” sambungnya. 

Prabowo menekankan pentingnya inovasi dan inisiatif dari sistem kapitalisme. 

 Namun, ia menilai negara tetap perlu intervensi agar kelompok miskin tidak tertinggal. 

“Kita ingin menggunakan kreativitas kapitalisme, inovasi, inisiatif. Ya, kita membutuhkan itu,” katanya. 

“Tetapi kita membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk campur tangan dan melindungi yang lemah,” tambahnya. 

Bank Dunia mengubah metode perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025. 

Standar baru menggunakan purchasing power parities (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. 

Perubahan ini berdampak besar terhadap data kemiskinan Indonesia. 

Berdasarkan dokumen “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, jumlah penduduk miskin melonjak. 

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia per pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa. 

Dengan PPP 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 68,25 persen atau sekitar 194,67 juta orang. 

Sebelumnya, dengan PPP 2017, angka kemiskinan tercatat 60,25 persen atau 171,74 juta jiwa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com