Dewan Buka Suara Soal Insiden Ambulans Terjebak Kemacetan di CFD Jombang hingga Pasien Meninggal

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Insiden keterlambatan ambulans menuju RSUD Jombang memunculkan desakan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang untuk mengevaluasi lokasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang digelar setiap akhir pekan. 

Kejadian ini menyita perhatian publik, setelah seorang warga Sumobito, Jombang, bercerita jika suaminya meninggal dunia usai ambulans yang ditumpangi terjebak kemacetan akibat CFD.

Peristiwa bermula pada Minggu (29/6/2025), ketika seorang perempuan berinisial Z membawa suaminya yang dalam kondisi kritis dari RS Kristen Mojowarno Jombang menuju RSUD Jombang. 

Namun, sesampainya di sekitar kawasan CFD Jalan Wahid Hasyim, ambulans terpaksa mencari jalur alternatif melalui simpang Kebon Rojo karena kepadatan arus lalu lintas.

Sayangnya, upaya itu tidak membuahkan hasil cepat.

Setibanya di RSUD Jombang pukul 13.30 WIB, sang suami dinyatakan telah meninggal dunia.

Peristiwa ini memantik reaksi dari berbagai pihak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menegaskan, pemkab akan segera mengevaluasi kegiatan CFD dan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perdagangan, serta pihak kepolisian.

“Kami memahami bahwa kawasan sekitar RSUD adalah jalur vital. Maka, koordinasi lintas sektor akan segera dilakukan untuk merumuskan solusi yang tidak mengorbankan aspek darurat,” ucap Agus pada Selasa (1/7/2025).

Peristiwa tersebut juga menarik perhatian anggota DPRD Jombang yang ikut memberikan komentar. 

Anggota DPRD Jombang dari Fraksi PPP, Muhammad Isomuddin Haidar mengatakan, peristiwa tersebut bisa menjadi pelajaran untuk ke depannya. 

Baca juga: Pemkab Jombang Pertimbangkan Relokasi Lokasi Kegiatan CFD, Imbas Krisis Akses Mobil Ambulans

"Pertama tentu kita semua menyayangkan insiden tersebut ya, semoga tidak terulang kembali. Kita semua tahu bahwa ambulans adalah kendaraan prioritas yang wajib didahulukan dalam situasi darurat apapun," ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu (2/7/2025).

"Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa kegiatan publik yang positif sekalipun harus tetap memastikan akses darurat tidak terganggu," katanya melanjutkan. 

Pihaknya di DPRD tentu juga akan mendorong pemerintah agar segera melakukan evaluasi total.