Berpotensi Dibatalkan Prabowo, Kebijakan Bahlil soal Aturan Satu Harga LPG 3 Kg Disorot Pengamat

TRIBUNJATIM.COM - Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal aturan penerapan LPG 3 Kg satu harga kini mendapat sorotan.

Menurut pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi aturan Bahlil berpotensi akan dibatalkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Bahlil menyebut jika dirinya sedang membahas soal aturan LPG 3 kg satu harga.

Meski akhirnya menurut pengamat Fahmy, kebijakan itu tak tepat diterapkan.

Baca juga: Bahlil Sempat Diduga Tak Disalami Prabowo, Kini Menteri ESDM Dibercandai Presiden: Nasib Kau Baik

"Kebijakan Menteri ESDM  Bahlil Lahadalia lagi-lagi cenderung blunder," katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (4/7/2025).

Bagi Fahmy, kebijakan satu harga LPG 3 kg juga tidak akan menjadikan subsidi tepat sasaran.

Aturan tersebut tidak menghalangi siapa pun untuk membeli LPG subsidi, bahkan orang kaya sekalipun.

Padahal LPG 3 kg hanya diperuntukan untuk orang tidak mampu sebagaimana tertulis di tabungnya "HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN".

"Justru penerapan kebijakan satu harga LPG 3 Kg akan semakin membengkakan beban subsidi LPG 3 kg untuk membiayai selisih biaya transportasi antar daerah dan wilayah," tambah Fahmy.

Pria berkacamata ini kemudian membandingkan dengan kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia.

Perlu diketahui, BBM seluruhnya didistribusikan oleh SPBU Pertamina sehingga harga BBM satu harga bisa dikontrol. 

Sementara itu, distribusi LPG 3 kg yang dilakukan oleh pangkalan dan agen tunggal juga melibatkan ribuan pengecer di sekitar lokasi konsumen.

Pengecer merupakan pengusaha akar rumput dan warung-warung kecil untuk mengais pendapatan dengan berjualan LPG 3 kg.

Tentunya mereka menaikkan harga jual demi menutup biaya transportasi dan sedikit keuntungan. 

Meskipun demikian, Fahmy memaklumi disparitas harga di pangkalan dan agen tunggal dengan harga pengecer sesungguhnya masih wajar.