Berpotensi Dibatalkan Prabowo, Kebijakan Bahlil soal Aturan Satu Harga LPG 3 Kg Disorot Pengamat

Ia menjelaskan pihaknya sedang mengodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

"Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah."

"Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," ungkap Bahlil, dikutip dari esdm.go.id.

Bahlil menilai kebijakan ini mampu memperbaiki tata kelola serta meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran. 

Selain itu, diharapkan kebijakan ini mampu menyederhanakan rantai pasok dan memastikan subsidi tepat sasaran ke pengguna yang berhak menerima LPG.

Pada akhirnya harga pada konsumen akhir tidak lagi bervariasi dan secara berlebihan antar wilayah serta sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu jumlah konsumsi per pengguna.

Bahlil mendapat temuan LPG 3 kg dijual Rp50.000 per tabung, padahal harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan Rp16.000-Rp19.000.

Ia juga menyoroti  ketidakseimbangan antara anggaran subsidi yang disediakan negara dan realisasi di lapangan

Ada juga potensi membuka celah kebocoran kuota dan rantai pasok yang panjang dalam distribusi LPG 3 Kg.

"Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron," tegas Bahlil.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com