Pembangunan Gereja Ditunda usai Ramai Penolakan Warga yang Kecewa & Sakit Hati: Tidak Ada Adab

TRIBUNJATIM.COM - Aksi penolakan pendirian gereja di Jalan Palautan Eres, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, sempat diwarnai protes.

Warga RT 02 dan RT 05 RW 03 Kalibaru sempat menggelar aksi penolakan pada Sabtu (5/7/2025), sejak pukul 09.00 WIB.

Aksi ini melibatkan ratusan warga yang mendatangi lokasi.

Baca juga: Bocah Digugat Kakeknya Atas Warisan Sang Ayah Kini Dapat Bantuan Pengacara: Mudah-mudahan Menang

Peristiwa ini diceritakan oleh Irna (bukan nama sebenarnya), yang menjadi salah satu peserta aksi penolakan pada Sabtu lalu.

Menurut dia, unjuk rasa tersebut digelar bertepatan dengan momen peletakan batu pertama oleh pihak gereja sebagai tanda dimulainya pembangunan.

"Kamis itu sudah ada mediasi bersama warga dan lurah dengan pihak gereja, itu minta ditunda sementara," ujarnya.

"Tapi dua hari kemudian langsung bikin acara," imbuh Irna saat ditemui Kompas.com, Senin (7/7/2025).

Protes warga ini berakar dari rasa kecewa mereka karena tak ada komunikasi yang diupayakan pihak gereja kepada warga.

Mereka menuntut agar pembangunan dihentikan.

Menurut Irna, demo tersebut merupakan puncak kesabaran warga.

Lantaran agenda peletakan batu seolah mengabaikan keluhan warga yang pernah disampaikan dalam mediasi pada Kamis (3/7/2025).

Setelah didemo, pembangunan gereja ditunda sementara sambil menunggu keputusan final dari Pemkot Depok.

"Masyarakat itu sakit hati, jadi mereka (gereja) seperti tidak ada adab. Komunikasinya mereka itu kurang baik buat ngobrol sama kami yang jelas-jelas tinggal berdekatan," ungkap Irna.

"Kami bukan menolak gereja karena di sini juga sudah ada dua gereja yang aktif. Tapi, pihak mereka tidak ada sosialisasi ke warga," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Mardi (bukan nama sebenarnya).

Ia menyebutkan, unjuk rasa kemarin baru bisa dibubarkan sekitar pukul 13.00 WIB.

Dirinya juga mengeluhkan sikap pihak gereja yang dinilai hanya memprioritaskan urusan administrasi ke perangkat pemerintah tanpa bersilaturahmi ke warga setempat.

"Karena ya itu, enggak ada mereka izin ke pihak RT atau minimal RW," tutur Mardi.

"Saya enggak suka itu, kok izinnya langsung ke pihak atas buat dapat perizinan. Harusnya lapor juga ke warga," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga di Kelurahan Kalibaru menolak adanya pembangunan gereja di lingkungannya, Jalan Palautan Eres, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Minggu (6/7/2025), terpasang sejumlah spanduk penolakan warga tepat di depan area lahan gereja.

Salah satu spanduk bertuliskan, "Kami warga menolak keras!!! Pembangunan gereja!".

Spanduk-spanduk penolakan warga ini bersinggungan dengan sebuah plang persegi panjang dan memiliki logo Pemerintah Kota Depok.

Plang ini merupakan tanda kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor 6-15.8/0642/IMB/SIMPOK/DPMPTSP/2025 yang terbit pada 4 Maret 2025 untuk gereja tersebut.

Baca juga: Satu Keluarga Jadi Manusia Silver, Anak sampai Putus Sekolah Disuruh Ortu, 2 Jam Raup Rp150 Ribu

Setelah mendapat penolakan warga, pembangunan gereja di Jalan Palautan Eres, Cilodong, Kota Depok, itu pun ditunda.

Penundaan pembangunan gereja ini diputuskan setelah Pemerintah Kota Depok menggelar mediasi dengan pihak gereja dan warga sekitar.

Mediasi ini digelar setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan para warga RT 02 dan RT 05 RW 03 di depan lahan gereja pada Sabtu.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, mediasi ini dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Depok Lienda Ratnanurdianny, Kepala Kemenag Depok Enjat Muhiat, camat dan lurah, pengurus perangkat lingkungan dan perwakilan pihak gereja.

Proses mediasi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini digelar secara tertutup dengan penyampaian aspirasi secara bergantian.

"Ke depannya itu dikasih dua bulan sebelum gereja dibangun, warga saat itu sekiranya sudah nyaman dan menerima pihak gereja," ujar Kepala Kemenag Depok, Enjat Muhiat, saat ditemui Kompas.com di lokasi.

Enjat mengatakan, mediasi ini harus dilakukan karena melihat adanya kesalahpahaman komunikasi antara warga dan pihak gereja.

Selama dua bulan penundaan pembangunan, pihak gereja diharuskan memperbaiki cara komunikasi dengan warga sekitar.

"Sehingga masyarakat perlu diajak bicara untuk mengetahui apa yang dimau. Tapi tadi sudah ketemu titik dan sepakat, sudah buat pernyataan juga," kata Enjat 

Surat pernyataan berisikan tanda tangan kesepakatan pihak gereja dan warga saling memperbaiki komunikasi agar kondusif.

Perseteruan di antara kedua belah pihak ini berakar dari keresahan warga yang melihat komunikasi buruk tanpa sosialisasi terkait pendirian gereja.

"Tadi (faktornya) satu, karena ini masalah rasa, karena rasa ketidaknyamanan dari warga terhadap perilaku pihak gereja," ujarnya.

Baca juga: Alasan ASN Solo Pelaku Pelecehan Tak Dipecat, Cuma Jadi Petugas Kebersihan, Setahun Bisa Kembali

Sementara itu, Pemkot Depok, Jawa Barat, meminta pembangunan Gereja GBKP Runggun Studio Alam di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, dihentikan sementara. 

Permintaan ini dilakukan untuk menjaga kondusifitas setelah pembangunan gereja tersebut ditolak warga, Sabtu (5/7/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Manguluang Mansyur, telah menemui perwakilan warga dan pihak gereja.

Pertemuan ini digelar di Kantor Kelurahan Kalibaru.

Menurut Mansyur, secara perizinan, pembangunan Gereja GBKP Runggun Studio Alam sudah sesuai persyaratan.

Bahkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GBKP Runggun Studio Alam sudah ada sejak 4 Maret 2025.

Setelah berkomunikasi dengan pihak gereja dan perwakilan warga, Mansyur meminta pembangunan gereja tersebut dihentikan sementara sampai ditemukan kesepakatan bersama. 

"Kami menghormati keputusan masyarakat, jangan ada kegiatan dulu pembangunannya walau sudah ada peletakan batu pertama," katanya.

Mansyur meminta semua pihak yang berselisih agar sama-sama menghargai.

Warga juga dilarang melakukan tindakan anarkis dan pihak gereja tidak melanjutkan sampai ada kesepakatan bersama.