Rutin Bayar Retribusi, Pengusaha Karaoke Tak Terima Bangunan Dibongkar Satpol PP, Gugat Pemkab

Sambil menatap bangunan usaha miliknya dibongkar, sejumlah pemilik usaha menyuarakan kekecewaan.

Salah satunya pemilik Kafe Lamima, Tari, yang mengaku baru 1,5 bulan menyewa tempat tersebut.

"Saya baru ngontrak, belum lama. Tapi langsung dibongkar. Rasanya seperti dizalimi," ucapnya lirih.

Tari mempertanyakan alasan hanya bangunan karaoke yang dibongkar, padahal menurutnya banyak bangunan lain yang juga tak berizin.

Ia berharap ada keadilan dalam penegakan aturan, bukan hanya penertiban sepihak yang menyasar kelompok tertentu.

"Semua juga enggak punya izin, tapi kenapa cuma kami yang disasar? Kafe saya ini hanya room keluarga, enggak ada miras, enggak ada yang aneh-aneh," keluhnya.

Satu di antara pemilik usaha hiburan malam Kafe Bintang pun menyatakan bakal menggugat Pemkab Batang melalui jalur hukum.

Langkah hukum ini disampaikan langsung kuasa hukum pemilik Kafe Bintang, Damirin.

Dia menilai, kliennya menjadi korban ketidakadilan dan inkonsistensi kebijakan pemerintah daerah.

"Kami punya bukti pembayaran retribusi resmi selama satu tahun. Tapi sekarang bangunan tersebut dianggap ilegal."

"Ini bentuk pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah sendiri," tegas Damirin, Rabu (9/7/2025).

Damirin menunjukkan beberapa dokumen pembayaran retribusi yang menurutnya sah dan dikeluarkan oleh instansi terkait.

"Kalau melanggar, kenapa dibiarkan sejak pondasi?" ujarnya.

Damirin juga mempertanyakan sikap Pemkab Batang yang baru bertindak setelah bangunan berdiri dan beroperasi selama satu tahun.

"Kalau memang melanggar Perda Tata Ruang, mengapa tidak dihentikan sejak awal pembangunan? Mengapa retribusi tetap ditarik setiap bulan?" ujarnya.

Baca juga: Mbah Hartinah Lemas Uang Pensiunan Rp924 Juta Ludes, Beli Apartemen Mewah Cuma Dapat Pondasi