2,98 Juta Warga Surabaya Sudah Masuk DTSEN, Target Sinkronisasi Data Rampung Pertengahan Juli 2025

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Program data tunggal di Surabaya nyaris tuntas. Setelah nantinya sinkronisasi data tersebut selesai dilakukan, maka selanjutnya akan menjadi percontohan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), dari data 3,04 juta penduduk Surabaya berdasarkan data platform Wargaku, sebanyak 2,98 juta (97 persen) telah padan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ditargetkan, seluruh sinkronisasi data tersebut akan selesai pada pertengahan Juli mendatang.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian tersebut. Sejak Surabaya ditetapkan sebagai percontohan nasional dalam pelaksanaan DTSEN akhir Mei lalu, percepatan terus dilakukan.

"Ini kali pertama kami lakukan update DTSEN dari bawah. Jadi, progres-nya sudah sangat bagus," kata Amalia ketika ditemui di sela acara peresmian Kantor BPS Surabaya, Sabtu (12/7/2025).

Program pilot project nasional tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) trilateral antara Pemkot Surabaya, BPS, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Bappenas, Jakarta pada 21 Mei 2025 silam.

Ruang lingkupnya meliputi penyediaan, pengembangan, pemadanan, dan pemanfaatan data statistik daerah melalui sistem terintegrasi DTSEN.

Fokus utama adalah melengkapi data kemiskinan penduduk yang meliputi pemetaan data rumah, kepala keluarga, dan status rumah tangga dilakukan secara harian di tingkat RW.

Surabaya dipilih sebagai pilot project mengingat data di kota pahlawan yang telah terperinci hingga tingkat bawah.

Sinkronisasi data ini penting dan mendesak untuk mengantisipasi tumpang tindih data dan akurasi antar lembaga.

Misalnya, hal ini akan menjadi basis data bagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dengan lebih tepat sasaran, alokasi bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan bisa lebih efektif.

Dari sisi pemerintah, kebijakan satu data juga membentuk infrastruktur data kota yang kokoh, baik dalam Data Center, literasi statistik di kelurahan, dan kapasitas SDM pemutakhiran data.

"Kolaborasi antar Pemkot Surabaya dengan BPS ini sudah sangat bagus. Kami targetkan, pertengahan Juli sudah finalisasi," tandas Amalia.