Kades Pecat Sekdes Tanpa Izin Bupati, Terpaksa Demi Desa, Warga Sudah Muak Tak Percaya

Tokoh masyarakat setempat, Kennedy mengatakan, warga menolak keputusan kepala desa yang hanya memberhentikan Sekdes sementara selama enam bulan sambil menunggu proses hukum.

"Kami ingin Sekdes dicopot, bukan hanya diberhentikan sementara. Ini menyangkut kepercayaan dan keadilan bagi warga," tegasnya kepada Tribun Jateng.

Baca juga: Dana Desa Rp513 Juta Dipakai Sekdes Beli Diamond Mobile Legend, Kades Syok: Sama Sekali Gak Tahu

Kennedy mengungkapkan, dana desa tahun 2024 yang diselewengkan itu sekitar Rp 200 juta. 

Bahkan dari inspektorat pun sudah mengetahui penyelewengan tersebut.

"Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, dan program ketahanan pangan justru dialihkan ke rekening pribadi keluarga Sekdes dalam empat kali transaksi terpisah," imbuhnya.

Dalam mediasi yang dilakukan, Sekdes tetap bersikukuh tidak mau mengundurkan diri.

Meskipun aturan desa menyebutkan perangkat desa dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak bisa melaksanakan tugas.

"Saya tidak akan mundur karena, ada aturan main atau mekanisme untuk pemberhentian saya dari jabatan," ucap sekdes Sijambe Rizal.

Kekecewaan warga memuncak saat tuntutan mereka tidak direspons secara tegas.

Situasi sempat memanas ketika massa merusak pagar besi Balai Desa.

Pihak kepolisian yang mengamankan lokasi terpaksa mengevakuasi, Sekdes menggunakan mobil patroli Polsek Wiradesa. 

Namun, amarah warga terus berlanjut hingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat.

"Kami sudah lama bersabar. Kalau tidak ada tindakan tegas, kami akan gelar demo yang lebih besar," ujar Petot salah satu peserta aksi.

Sementara itu, Kades Sijambe Wahidin menjelaskan tuntutan para warga yaitu meminta sekdes mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, ia menyatakan tidak bisa karena hal itu menabrak aturan atau regulasi yang ada.

"Bukan saya tidak mau atau tidak berani. Kalau saja tidak menabrak aturan, langsung saya berhentikan sekdes seperti tuntutan warga," katanya.