Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Gebrakan Wakil Rakyat Jatim

Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik di Jatim, Freddy Poernomo Minta Hal Mudah Tak Dipersulit

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengatakan, berbagai regulasi terkait penyederhanaan proses perizinan saat ini sudah ada.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
YouTube Harian Surya
PODCAST - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo bicara dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat di Studio Tribun Jatim Network di Surabaya, Senin (23/6/2025). Freddy memaparkan, layanan perizinan berperan sentral dalam pembukaan investasi bagi daerah. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kualitas pelayanan publik, terutama terkait dengan perizinan, perlu terus ditingkatkan.

Harapannya, perizinan usaha, terutama di daerah, bisa semakin mudah dan prosesnya tidak terlalu panjang.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengatakan, berbagai regulasi terkait penyederhanaan proses perizinan saat ini sudah ada.

Namun, ia mengaku masih kerap mendapat keluhan dari pelaku usaha, proses perizinan masih relatif panjang. 

"Ada salah satu teman yang merupakan pengusaha, dia mengajukan izin Amdal hampir dua tahun ini tidak selesai," kata Freddy saat bicara dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat di Studio Tribun Jatim Network di Surabaya, dikutip Selasa (15/7/2025). 

Dalam podcast yang dipandu oleh Jurnalis Senior Harian Surya Mujib Anwar ini, Freddy memaparkan, layanan perizinan berperan sentral dalam pembukaan investasi bagi daerah.

Artinya, pembukaan investasi harus didukung oleh kemudahan layanan perizinan. 

Baca juga: Temuan Pembangunan Tower BTS Tanpa Izin di Balerejo, ini Langkah Satpol PP Kabupaten Madiun

Sebab, kehadiran investor ke daerah nantinya bisa turut memutar perekonomian masyarakat.

Selain itu, ada retribusi pajak yang juga bisa masuk ke pendapatan daerah.

Lantaran pentingnya hal ini, Freddy getol mendorong agar pelayanan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Jangan sampai petugas pelayanan merasa paling dibutuhkan.

Pola pikir pelayanan harus diubah. Upaya ini harus terus didorong demi optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.

"Hal mudah jangan dipersulit," tegas Freddy. 

Freddy yang merupakan politisi Golkar itu mengungkapkan, Komisi A sebelumnya sudah mendapat laporan dari Ombudsman Jawa Timur terkait dengan indeks pelayanan publik di Jatim.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved