Relawan Prabowo Gibran Gawagis Berfikir Kemajuan Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Beras Oplosan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Baru-baru ini, publik diramaikan dengan polemik beras oplosan. 

Terkait hal itu, Relawan Prabowo Gibran Gawagis Berfikir Kemajuan buka suara.

Menurut Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Gibran Gawagis Berfikir Kemajuan, Ubaidillah Amin atau Gus Ubaid, beras itu bukanlah beras oplosan. 

“Menurut informasi yang kami kroscek langsung ke teman-teman, bukanlah beras oplosan subsidi dari Bulog, melainkan beras campuran patah-patah alias broken dari penggilingan,” terangnya dalam keterangan yang diterima pada Selasa (15/7/2025).

Gus Ubaid melanjutkan, Menteri Pertanian beberapa hari yang lalu sempat mengatakan ada indikasi beras subsidi dari Bulog dioplos ke beras premium. 

“Menurut informasi yang kami tanyakan langsung ke pengusaha penggilingan beras itu tidak benar. Mereka menjelaskan bahwa HET beras premium Rp 14.900 (dengan broken maksimum 15 persen). Sedangkan HET beras medium Rp 12.500 (dengan broken maksimum 25 persen),” sambungnya.

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) itu melanjutkan, untuk saat ini penggilingan padi tidak bisa memproduksi beras medium dikarenakan bahan baku yang mahal. 

Baca juga: Ada Sania, Sovia hingga Setra Ramos, Cek 26 Merek Beras Oplosan, Kerugian Tembus Rp1.000 Triliun

“Tepatnya, dengan HPP Bulog gabah Rp 6.500/kg, untuk bisa produksi beras medium, modalnya saja sudah di atas Rp 13.000, apalagi harga gabah sekarang sudah mencapai Rp 7.500/kg,” ujarnya.

Sehingga, untuk tren yang sekarang ada di pasar dan banyak diminati masyarakat yaitu beras dengan broken lebih dari 30 persen. 

Tujuannya harga jualnya bisa lebih rendah, sesuai dengan daya beli masyarakat desa pada umumnya. 

Meski demikian, ada sejumlah penyebab yang membuat hal itu tidak dapat diproduksi oleh penggilingan padi. 

“Di antaranya karena HET pemerintah yang Rp 12.500. Di pasar saat ini, dengan harga padi yang sudah di atas Rp 7.000, baru bisa jual beras medium di angka kurang lebih Rp 13.500-Rp 14.000/kg,” tuturnya. 

Selain itu, aturan Kementerian Pertanian untuk izin edar beras kemasan medium dengan maksimum broken 25 persen. 

Sehingga, jika produksi dengan broken lebih dari 25 persen, maka izin Kementerian Pertanian tidak akan keluar.

Tidak hanya itu, Gus Ubaid mengungkapkan, yang menjadi keluhan para pengusaha penggilingan padi saat ini di antaranya HPP padi dan beras di Bulog mengalami kenaikan, sedangkan HET tidak ada perubahan.