Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Relawan Prabowo Gibran Gawagis Berfikir Kemajuan Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Beras Oplosan

Tanggapi soal beras oplosan, Relawan Prabowo Gibran Gawagis Berfikir Kemajuan meminta pemerintah mengatasi permasalahan.

Editor: Dwi Prastika
Istimewa
BERAS OPLOSAN - Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Gibran Gawagis Berfikir Kemajuan, Ubaidillah Amin atau Gus Ubaid, berfoto bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Gus Ubaid menanggapi terkait dugaan beras oplosan, Selasa (15/7/2025). 

“Makanya kami berharap pemerintah di antaranya Kementerian Pertanian, Bulog, dan Kementerian Perdagangan dan para stakeholder untuk segera bersama menyelesaikan, agar harga beras yang notabennya sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia segera stabil,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah merek beras diduga oplosan dijual secara bebas di pasaran.

Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri, ada 212 merek beras oplosan.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bakal mengumumkan merek apa saja beras yang oplosan. 

Pengumuman disampaikan secara bertahap setelah ratusan merek beras itu diperiksa Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri.

Adapun 212 merek beras oplosan tersebut terbukti tidak memenuhi standar mutu, baik dari sisi berat kemasan, komposisi, hingga labelnya.

Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg.

Lalu banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.

"Kepada seluruh saudara nanti mudah-mudahan ini kami munculkan secara bertahap yang diperiksa. Kami munculkan merek yang tidak sesuai standar," ujar Amran melalui video yang diterima Kompas.com, dikutip pada Minggu (13/7/2025).

Data temuan beras oplosan telah disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Ia memastikan proses hukum sudah dilakukan.

"Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim ke pak kapolri, kemudian Satgas Pangan, dan pak jaksa agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat," paparnya.

Praktik oplosan beras berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun, atau hampir Rp 100 triliun.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," sambungnya.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved