Pemkab Jombang Membangun dari Hulu, Air Bersih, Sekolah Hijau dan Jaminan Sosial Jadi Fokus Utama

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Lapangan Sambong Duran, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terasa berbeda.

Di bawah rindangnya pepohonan dan keramaian warga yang memadati Warung Pojok Kebon Rojo, pemerintah daerah tidak hanya berbicara, tapi bergerak dengan menegaskan komitmen terhadap tiga hal mendasar, yakni air bersih, lingkungan pendidikan, dan perlindungan kerja.

Momentum itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa Jombang dan Perumdam Tirta Kencana.

Kolaborasi ini menjadi upaya serius untuk memastikan instalasi air bersih yang telah terbangun bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Bukan hanya soal bangunan atau pipa, ini soal hak warga atas air bersih,” ucap Bupati Jombang, Warsubi, di hadapan hadirin pada Rabu (16/7/2025). 

“Pengelolaan kami percayakan ke Perumdam agar berjalan profesional dan berkelanjutan.” lanjutnya menambahkan. 

Namun dialog tak berhenti pada urusan air.

Masalah lingkungan di sektor pendidikan juga mencuat.

Dalam sesi sarasehan, Pemkab Jombang menyoroti capaian program Adiwiyata yang masih minim. 

Dari total 1.291 sekolah dan madrasah, baru 12 persen yang terverifikasi sebagai sekolah ramah lingkungan.

“Kalau ingin membangun budaya peduli lingkungan, mulailah dari sekolah,” tegas Warsubi. 

Baca juga: Kelas Rusak Parah, SDN di Jombang hanya Dapat 4 Siswa Baru, Terpaksa Belajar di Ruang Tamu Kepsek

Ia menargetkan tambahan 95 lembaga pendidikan masuk dalam program Adiwiyata dan Eco-Pesantren hingga dua tahun ke depan.

Sementara itu, di penghujung acara, suasana menjadi haru ketika santunan dari BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada ahli waris peserta yang telah wafat.

Penyerahan ini bukan hanya seremoni, tapi pengingat akan pentingnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang belum seluruhnya tercakup dalam program jaminan tersebut.

“Risiko sosial tanpa perlindungan itu nyata. Kita tidak bisa membiarkan keluarga pekerja menanggung beban sendiri. Ini tanggung jawab bersama,” pungkas Bupati Warsubi.