Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Dewan Pendidikan Jombang Tanggapi Soal Kebijakan Full Day School, Harus Fleksibel dan Tidak Seragam

Setelah DPRD Jombang menyerukan evaluasi, kini giliran Dewan Pendidikan Jombang yang menyampaikan pandangannya soal penerapan full day school.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Anggit Pujie Widodo
SEKOLAH LIMA HARI - Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim saat menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang langsung dari Bupati Jombang Warsubi di Ruang Swagata Pemkab Jombang, Jawa Timur pada Selasa (12/8/2025). Ia meminta kebijakan sekolah lima hari dievaluasi. 

Ringkasan Berita:
  • Dewan Pendidikan Jombang menanggapi penerapan kebijakan lima hari sekolah atau full day school di Jombang.
  • Dewan Pendidikan mendukung, namun memberikan catatan penting terkait penerapan full day school.
  • Pemerintah daerah didorong melakukan kajian sebelum menerapkan full day school secara luas.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Penerapan kebijakan lima hari sekolah di Jombang, Jawa Timur, masih menjadi polemik.

Setelah sebelumnya DPRD Jombang menyerukan evaluasi, kini giliran Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang yang menyampaikan pandangannya.

Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Cholil Hasyim, menegaskan, lembaganya mendukung kebijakan lima hari sekolah, namun dengan catatan penting, tidak boleh diterapkan secara seragam di semua satuan pendidikan.

"Kami mendukung program lima hari sekolah, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dan daerah. Tidak bisa dipukul rata," ucapnya saat dikonfirmasi pada, Rabu (5/11/2025).

Menurut Cholil, tujuan utama kebijakan tersebut sebenarnya baik, yakni meningkatkan mutu pendidikan dan memperkuat karakter peserta didik melalui proses pembelajaran yang lebih efektif.

Namun, ia menilai penerapan di lapangan harus memperhatikan banyak aspek, agar tidak justru menimbulkan persoalan baru.

"Setiap sekolah punya kondisi sosial, ekonomi, budaya, bahkan geografis yang berbeda. Karena itu, penerapan lima hari sekolah harus selektif dan fleksibel," ujarnya melanjutkan.

Dewan Pendidikan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kebijakan ini sebelum diterapkan secara luas.

Kajian tersebut perlu mencakup kesiapan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, jarak tempuh siswa, hingga dampaknya terhadap kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat sekitar.

Baca juga: Penerapan Full Day School di Jombang Disorot, Bupati Warsubi Tegas Sebut Berjalan dengan Baik

"Harus ada pertimbangan matang, mulai dari dukungan masyarakat hingga ketersediaan transportasi bagi siswa di daerah yang jauh dari sekolah," terang Cholil.

Ia menekankan, intisari dari lima hari sekolah bukanlah menambah beban belajar siswa, melainkan menguatkan karakter, kreativitas, dan keterampilan hidup mereka.

Karena itu, sekolah yang belum memiliki kesiapan infrastruktur maupun dukungan lingkungan tidak seharusnya dipaksakan.

Di akhir pernyataannya, Cholil mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menyempurnakan pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Kami mendorong adanya sinergi antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, pihak sekolah, dan masyarakat. Harapannya, kebijakan lima hari sekolah benar-benar membawa manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Jombang," pungkasnya.

Tanggapan DPRD Jombang

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved