PNS Bondowoso Untung Rp 5,3 Miliar dari 86 Lansia Hidup dan 20 Meninggal, Negara Banyak Dirugikan

TRIBUNJATIM.COM - Oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan seorang mantri di unit bank pelat merah membuat negara rugi besar.

Keuntungan yang mereka dapatkan dari pekerjaan kotor tersebut mencapai Rp 5,3 miliar.

Hal itu seperti disampaikan Kejaksaan negeri (Kejari) Bondowoso yang ini telah menahan dua tersangka tersebut.

Kejari menahan dua tersangka baru dalam kasus kredit fiktif di salah satu bank pelat merah, Selasa (15/7/2025).

Tersangka baru ini adalah AK yang merupakan PNS di lingkungan Pemkab Bondowoso dan AS yang merupakan amntri di unit bank pelat merah.

Menurut laporan di lapangan, dua tersangka itu terdiri dari wanita adn lelaki yang digiring ke mobil tahanan mengenakan rompi merah muda.

Mereka dikawal oleh petugas kejaksaan dan berjalan pelan dengan menutup wajahnya menggunakan masker.

Mereka lantas diangkut ke Lapas Klas II B Bondowoso.

Sebelum itu pada Oktober tahun 2024 lalu, ada dua orang yang lebih dulu ditetapkan tersangka.

Yakni Kepala Unit bank berinisial YA dan mantrinya berinisial RAN.

Baca juga: Alviona Malah Diteror Pinjol setelah Lamar Kerja, Rugi hingga Rp 7 Juta karena Data Disalahgunakan

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso (Kajari) Dzakiyul Fikri, mengatakan, AK diduga berperan dalam proses penyuplai data para warga lanjut usia kepada AS. Per satu data dihargai Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu.

"Total yang diterima AK dari AS mencapai Rp 43 juta," ujarnya dikonfirmasi awak media pada Selasa (15/7/2025).

Ia melanjutkan, ada total sekitar 86 warga lanjut usia dengan rerata usia 60 tahun yang datanya diduga dicuri.

Mirisnya, 20 di antaranya bahkan telah meninggal dunia.

Data mereka diduga digunakan untuk kredit usaha rakyat (KUR) fiktif di bank plat merah unit Tapen.

Namun, puluhan warga Lansia ini kaget karena tiba-tiba ada tagihan dari bank plat merah.

Total, kerugian negara akibat pencurian data ini mencapai sekitar Rp 5,3 milliar.

"Total potensi kerugian mencapai sekitar 5,3 milliar," ujarnya.

Baca juga: Kepergok Merokok di Lingkungan RSUD dr Koesnadi, 6 Warga Bondowoso ini Diamankan Satpol PP

Menurutnya ke dua tersangka ini dijerat pasal 2 UU tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)  tentang "penyertaan" dalam tindak pidana. 

"Ancaman hukumannya paling rendah 4 tahun, dan maksimal 20 tahun," pungkasnya.

Untuk informasi, pada Oktober 2024 lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso di Jawa Timur (Jatim), menahan dua orang tersangka kasus dugaan kredit fiktif salah satu bank pelat merah, dengan modus pencurian data warga lanjut usia (lansia).

Para tersangka yakni Kepala Unit berinisial YA dan mantrinya berinisial RAN.

Mantri berinisial RAN diduga bertugas mencairkan atau memproses setiap permohonan.

Baca juga: 10 Bisnis Paling Potensial di Tahun 2025 Bisa Jadi Peluang Emas, E-Commerce hingga Asisten Virtual

Selanjutnya permohonan yang diduga semua dipalsukan termasuk agunan itu, diajukan kepada tersangka YA sebagai kepala unit yang memverifikasi kredit.

Sebelum itu, pada 19 September 2024 lalu, sejumlah korban kasus dugaan kredit fiktif menggelar aksi dukungan pada penegak hukum di depan Kantor Kejari Bondowoso.

Menurut pengacara para korban, Nurul Jamal Habaib, korban-korban yang mayoritas lansia ditunggangi kredit dengan nominal beragam pada tahun 2020. 

Terendah Rp 50 juta, dan bahkan ada yang Rp 600 juta.

Padahal mereka tak pernah mengambil pinjaman di bank plat merah tersebut.

Baca juga: Jadi Tersangka Kredit Fiktif Curi Data Lansia, Jaksa Bondowoso Jebloskan Oknum Dinas & Mantri ke Bui

Angka yang besar dan merugikan negara capai Rp 8,9 Miliar terungkap dalam kasus satu ini.

Ulah tiga karyawan bank plat merah membuat kerugian negara mencapai Rp8,9 miliar.

Ketiga karyawan dibantu dua orang lainnya mencairkan kredit fiktif.

Uang tersebut lantas digunakan untuk memenuhi gaya hidup.

Bahkan kepala cabang bank sering gonta ganti mobil namun ternyata memakai uang hasil pencairan kredit fiktif.

Kini kelima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor juga telah menahan lima orang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kredit fiktif di bank plat merah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu.

Baca juga: Sudah Putus Kuliah Gegara Uang Beasiswa Ditilap Dosen, Mahasiswi Masih Diminta Ganti Rugi Rp4,8 Juta

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Ate Quesyini Ilyas kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

"Kami sudah menahan 5 orang tersangka yaitu AG, selaku pimpinan KCP Dramaga, WS dan DO, selaku Analisis Kredit, FS pencari debitur dan AD penampung dana kredit fiktif karena diduga merugikan negara sebesar Rp 8,9 miliar," kata Ate, dikutip dari Wartakotalive.

Dia menjelaskan lima orang terduga pelaku berasal dari internal dan eksternal bank.

"Ada 3 karyawan bank dan 2 dari eksternal," paparnya.

Ate menambahkan kasus tipikor ini didalangi oleh tersangka AG dan adik iparnya (AD).

Sementara WS dan DO selaku pegawai bank bertugas memuluskan kredit fiktif.

"Pada 2023 -2024, para tersangka membuat 13 kredit fiktif," imbuhnya.

Dari kasus ini, WS mendapatkan Rp 10 juta dari setiap debitur.

DO mendapatkan Rp 12 juta dari debitur dan FS mendapatkan Rp 20 hingga 25 juta dari debitur.

"Tersangka AG dan AD paling banyak mendapatkan bagian," tutur Ate.

Sementara Kasubsi Penyelidikan, M Iqbal Lubis mengungkapkan perbuatan AG sudah tercium oleh pihak bank sejak 2024.

"AG sudah diberhentikan dari bank. Dia sempat kabur ke kampung istrinya di Bali," bebernya.

Baca juga: Pantas Pemkot Tak Bisa Tolong Toko Percetakan yang Rugi Rp3 M Ditabrak Pajero, Armuji: Sudah Putusan

Berdasarkan hasil penyelidikan, uang kredit fiktif ini digunakan pelaku AG untuk memenuhi gaya hidupnya. 

"Dia suka gonta-ganti mobil mewah seperti Toyota Alphard, Mitsubishi Xpander dan lainnya," tandas Iqbal Lubis.

Ahmad Sudarmaji, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, mengatakan lima tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemberian fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Modal Kerja (KMK) pada 2023 hingga Juli 2024.

"Tindakan mereka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,9 miliar," papar Ahmad Sudarmaji, Jumat (20/6/2025).

Dalam kasus ini, para pelaku menggunakan modus rekayasa data kredit terhadap 13 (tiga belas) debitur yang terdiri dari 7 (tujuh) debitur KUR dan 6 (enam) debitur KMK.

"Berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bahwa sebagian besar debitur tidak memiliki usaha sebagaimana diajukan dalam permohonan kredit," ujarnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com