Bupati Mas Rusdi Pastikan Postur Anggaran Berpihak pada Kepentingan Rakyat, Terkait P-APBD 2025

Adapun solusi dan antisipasi yang dilakukan antara lain yakni optimalisasi kios 3 in 1 (pelatihan - sertifikasi - penempatan) di UPT Rejos agar lebih efektif membekali pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.

Perluasan program pemagangan bekerja sama dengan dunia industri, dengan skema upah layak dan perlindungan jaminan sosial, serta kemungkinan pendanaan dari DBHCT.
Penyelenggaraan one day recruitment dan job fair sektoral secara rutin bersama perusahaan dan pelaku usaha dari berbagai sektor.

Penguatan kerja sama tripartit (pendidikan, industri, dan pemerintah) dalam bentuk sinkronisasi kurikulum pelatihan dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan produktif, khususnya bagi pencari kerja dari kelompok usia muda dan purna pekerja migran, guna mendorong terciptanya lapangan kerja mandiri.

Peningkatan sistem pendataan tenaga kerja melalui aplikasi hellowork, untuk mempercepat proses penempatan dan analisis kebutuhan tenaga kerja secara real time serta pembentukan tim deteksi dini perselisihan hubungan industrial, guna mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (phk) massal serta memperkuat mekanisme mediasi dan penyelesaian hubungan industrial.

Sementara itu, kepada Fraksi Golkar yang menyinggung soal akurasi program prioritas dan penyerapan anggaran strategis, Bupati menekankan bahwa seluruh penyesuaian telah mempertimbangkan kinerja anggaran sebelumnya dan arahan kebijakan nasional, termasuk terkait program MBG, koperasi desa, dan Sekolah Rakyat.

“Program prioritas pusat seperti MBG dan Sekolah Rakyat sangat relevan dengan misi daerah. Kami terus menyelaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih, justru saling memperkuat,” ungkapnya.

Bupati juga mengonfirmasi bahwa sistem digitalisasi hibah bansos sedang disiapkan, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyaluran bantuan sosial maupun hibah daerah.

Menjawab Fraksi PKS yang menyoroti urgensi pengangguran dan kemiskinan, Bupati menyebut bahwa Pemerintah Daerah telah menyiapkan strategi pengurangan pengangguran terbuka melalui pelatihan kerja berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM, dan pembukaan ruang investasi padat karya.

“Dukungan untuk pengangguran melalui program santri wirausahawan baru dan mengurangi angka pengangguran dengan hibah produktif berbasis pondok pesantren, usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah, dan pembangunan pasuruan coaching and creativity (pusat pelatihan dan kreativitas) dalam rangka pengembangan kreativitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk unggulan/produk umkm,” urainya.

Ada juga dukungan untuk mengatasi permasalahan banjir melalui program pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir antara lain melalui pembangunan shelter bencana, normalisasi sungai di beberapa titik rawan banjir, pembangunan tembok penahan tanah (tpt), dan drainase jalan.

Terakhir, dukungan untuk mengatasi masalah lingkungan antara lain melalui penanganan sampah dan limbah, pengurangan permukiman kumuh dengan merehabilitasi rumah tidak layak huni (rtlh), penyediaan prasarana dan sarana umum, serta pengelolaan ruang terbuka hijau (rth).

Menjawab Fraksi Gabungan NasDem, Demokrat, PPP dan Gelora, Bupati menyatakan proyeksi terhadap pendapatan daerah (pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah lainnya) dapat dijelaskan bahwa potensi pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah (pad) maupun dari dana perimbangan adalah estimasi yang sudah terukur tentunya dengan melihat potensi dan realisasi penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. 

Nanun demikian optimisme dari Pemkab tentunya juga harus disadari pula bahwa capaian tersebut juga dipengaruhi dari faktor eksternal misalnya bencana alam, fluktuasi perekonomian nasional maupun internasional dan lain-lain.

Terkait dengan peningkatan belanja modal gedung dan bangunan pada p-apbd tahun anggaran 2025, selain ditujukan untuk pembangunan fisik, juga bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kontribusi aktif dari fraksi partai gabungan demi tercapainya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kabupaten pasuruan, juga mendukung percepatan pembangunan yang diselaraskan dengan kebutuhan dan mengedepankan rakyat kecil, dengan memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi,” tutupnya.