Warga Emosi Geruduk Kantor, Tuntut Kades Kembalikan Dana Desa Rp388 Juta: Mengkhianati Masyarakat!

TRIBUNJATIM.COM - Aksi demo digelar sejumlah warga Desa Tappandulu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), di depan Kantor Desa Tappandulu, Selasa (22/7/2025).

Mereka berkumpul sejak pagi hari, dan berjalan menuju kantor desa membawa berbagai spanduk dan poster bertulis tuntutan.

Aksi ini buntut dari pencurian dana desa yang hingga kini belum menemui titik terang.

Baca juga: Perusahaan Rugi Rp1,5 M Gegara Ulah 26 Warga Mulai Subuh, Polisi sempat Dihalangi saat Gerebek

"PJ Kepala Desa Tappandulu telah mengkhianati masyarakat!" teriak seorang peserta aksi melalui pengeras suara, Selasa (22/7/2025).

Dana sebesar Rp388 juta tersebut dilaporkan hilang saat disimpan di dalam mobil Pj Kepala Desa, Jumardin, Senin (16/6/2025).

Pj Kades turun dari mobil di Jl Diponegoro, Kelurahan Karema, Mamuju, tapi diduga pintu mobil tidak terkunci.

Pelaku melancarkan aksinya beberapa menit setelah Pj Kades meninggalkan mobil menuju salah satu tokoh bangunan.

Dana desa yang baru saja ditarik dari bank raib dibawa kabur oleh pelaku.

Sedianya dana tersebut akan digunakan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di Desa Tappandulu.

BLT ini rencananya akan dibagikan kepada 29 keluarga penerima manfaat. 

Masing-masing keluarga akan menerima Rp300 ribu per bulan selama enam bulan.

Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga sebesar Rp1,8 juta. 

Hilangnya dana ini tentu sangat merugikan warga yang seharusnya menerima bantuan.

Hingga berita ini diturunkan, Tribun Sulbar masih mencoba mengkonfirmasi PJ Kepala Desa Tappandulu terkait demo dan langkah-langkah penanganan yang telah diambil.

PJ Kepala Desa Tappandulu dituntut warga harus segera mengganti seluruh kerugian yang telah terjadi.

Warga menuntut Pj Kepala Desa segera mengganti kerugian negara sebelum Anggaran Dana Desa (ADD) tahap selanjutnya dicairkan.

"Penggantian uang rakyat sebelum ADD cair. Jangan sampai uang kembali diselewengkan," kata Haris, koordinator lapangan aksi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Massa juga menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Jumardin. 

Mereka menilai Pj Kepala Desa lalai menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa.

"Kami seluruh masyarakat desa Tappandulu secara tegas menyatakan mosi tidak percaya kepada PJ Tappandulu," tuturnya.

Selain soal dana yang hilang, warga turut menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang serta buruknya kualitas pembangunan infrastruktur desa. 

Salah satunya adalah bangunan Posyandu yang plafonnya sudah rusak padahal baru dibangun belum genap satu tahun.

"Ini bukti pembangunan asal-asalan. Jangan main-main dengan kesehatan rakyat," ujar Haris.

Warga mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi kinerja Pj Kepala Desa Tapandullu dan mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan kepercayaan publik serta keberlangsungan pelayanan di desa tersebut.

Baca juga: Cara Culas Karyawan Bank Gelapkan Rp 2,8 M untuk Sabung Ayam, Direksi Ungkap Nasib Nasabah

Di tempat lain, Kepala Desa Buniasih, Dede Ege Ramdani, mundur dari jabatannya, setelah didemo warganya.

Warga menganggap kepemimpinan Dede tidak transparan dalam mengelola dana desa.

Akibatnya, pembangunan di wilayahnya tak pernah dirasakan oleh warga.

Bahkan, gaji RT dan RW selama tiga bulan berturut-turut tidak dicairkan.

Sampai ada dugaan anggaran Desa hingga gaji RT RW selama ini digunakan untuk bermain judi slot atau judi online oleh Kades Buniasih.

Sebelumnya, massa dari enam kampung ontrog kantor Desa Buniasih dan meminta Kades turun dari jabatan. 

Aksi ini dilakukan karena massa mengganggap, Dede Egi Ramdani Edi tidak transparan selama kepemimpinannya.

Terutama dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak tahun 2023 lalu.

Ratusan warga dari enam kampung kepung kantor Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, pada Selasa (15/7/2025).

Aksi ini diikuti perwakilan masyarakat dari berbagai dusun seperti Gentong, Nyalindung Pagok, Antralina, hingga Selahawi.

Warga membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mundur Kepala Desa serta meminta audit dan transparansi penggunaan anggaran desa.

Salah satu warga, Ismail (46) mengaku, keresahan warga sudah terjadi sejak lama karena tidak adanya realisasi pembangunan meski dana telah turun dari pemerintah.

"Kami warga Desa Buniasih sudah mengingatkan sejak 2023 bahwa BLT tidak disalurkan sesuai waktunya," ucap Topik dalam orasinya di hadapan massa pada Selasa (15/7/2025).

"Tahun 2024 pun sama. Bahkan tahun ini, anggaran tahap 1 sudah cair sejak bulan Ramadan, tapi tidak ada realisasi pembangunan sama sekali," imbuh dia.

Ia menambahkan, kehadiran ratusan warga ke sini untuk menuntut Kades Buniasih mundur dari jabatannya.

"Segera mundur dari jabatan, karena warga ingin ada pemimpin yang memberikan manfaat bagi warganya," tegasnya.

Sebelumnya, masyarakat telah mencoba menyampaikan aspirasi lewat audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun, karena tidak ada solusi yang memuaskan, akhirnya mereka turun ke jalan.

"Sudah pernah audiensi tapi tak solusi," kata Topik.

"Makanya hari ini puncak kesabaran warga dan menuntut mundur dari jabatan Kades," pungkasnya,

Baca juga: Tilap Bantuan Dana PIP untuk Siswa Miskin, Kepsek Pangkas Rp467,9 Juta & Dipakai Buat Study Tour

Badan Permusyawaratan Desa Buniasih pun meminta Pemkab Tasikmalaya segera menerbitkan SK terkait penunjukan pejabat sementara (Pjs), usai mundurnya Dede Egi Ramdani sebagai Kades.

"Yang jelas besok kami akan ke Dinas Pemdes untuk meminta diterbitkan SK bupati tentang penunjukan Pj Desa Buniasih," kata Ketua BPD Desa Buniasih, Zenal Abidin, ketika dikonfirmasi wartawan Tribun Priangan, Rabu (16/7/2025).

Ketika ditanyai ada informasi eks Kades Buniasih kerap main slot, Zenal menegaskan, rumornya memang seperti itu, tapi belum tahu kepastiannya.

"Ya itu emang rumor yang terjadi seperti itu. Tapi kepastiannya saya kurang tahu seperti apa," ungkap Zenal.

Kades Buniasih disebut tak punya rumah pribadi.

Dede dikabarkan masih hidup menumpang di rumah mertuanya.

"Kalau melihat kenyataan kayanya seperti itu, kalau dia mau anggaran desa digunakan untuk beli rumah atau yang lainnya harus ada, ini kan dia tidak punya apa-apa," ucapnya.

Ia juga mendapat informasi sawah yang dimiliki Kades puk sudah habis dijual, tapi uangnya habis tidak jelas.

Seharusnya kalau memang anggaran desa selama ini tidak digunakan, tentu ada wujudnya, tapi semua habis tak jelas pengunaannya.

"Warga menuntut transparansi anggaran Desa, sementara itu, uang di desa hilang tanpa jejak, kan jadi pertanyaan semua pihak termasuk warga," jelasnya.