Anggota Komisi A Jatim Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD

Poin penting:

• Ibnu Alfandy Yusuf Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD
• Pilkada langsung Dianggap Membutuhkan Biaya yang Besar
• Biaya Politik yang Tinggi Dinilai Akan Bebani Calon Kepala Daerah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota Komisi A DPRD Jatim Ibnu Alfandy Yusuf menyatakan dukungan terhadap wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD sebagai representasi wakil rakyat.

Dalam pandangan Ibnu sebagai politisi muda, mekanisme ini bisa positif diantaranya untuk menekan biaya politik yang tinggi. Sebab, tak dipungkiri Pilkada langsung membutuhkan biaya besar termasuk ongkos kampanye kontestan.

"Selama ini kenyataan yang ada di lapangan itu, pemilihan kepala daerah itu selalu berujung kepada political cost yang teramat tinggi," kata Ibnu saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (25/7/2025). 

Biaya politik yang tinggi dinilai akan membebani calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada langsung. Ibnu khawatir, biaya politik yang tinggi membuat kepala daerah tidak fokus membangun daerah yang dipimpin. Sehingga, Ibnu secara tegas menyatakan setuju terhadap gagasan kepala daerah dipilih melalui DPRD. 

Baca juga: PKB Usul Pilkada Lewat DPRD, Apeksi Tegaskan Pemilihan Secara Langsung Masih Ideal

Menurut Ibnu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini layak untuk dipertimbangkan betul.

Ia meyakini mekanisme ini menjadi solusi agar ke depan pembangunan daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi lebih tertata dan maksimal. 

Berangkat dari berbagai alasan tersebut, Ibnu yang merupakan politisi PKB ini menegaskan dukungan terhadap wacana agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini sebagaimana digaungkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belum lama ini. 

"Secara pribadi saya menyatakan sikap yang selaras dengan Ketum Gus Muhaimin bahwa, setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah ini melalui legislatif," jelas Ibnu yang juga merupakan pengusaha muda ini. 

Baca juga: Sistem Pilkada Diusulkan Beragam Opsi, Golkar Tekankan Keterlibatan Masyarakat Saat Memilih Pemimpin