PKB Usul Pilkada Lewat DPRD, Apeksi Tegaskan Pemilihan Secara Langsung Masih Ideal

Poin penting:

• Apeksi tegaskan pemilihan secara langsung masih ideal
• PKB usul pemilihan Wali Kota dan Bupati kembali dipilih DPRD
• PDIP menegaskan pemilihan langsung adalah amanat reformasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memberikan tanggapan soal usulan PKB yang mewacanakan pemilihan Wali Kota dan Bupati kembali dipilih DPRD.

Bagi Apeksi, para Wali Kota memilih untuk melaksanakan UU tentang Pilkada yang telah berjalan saat ini, yakni UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut Ketua Apeksi, Eri Cahyadi, pemilihan secara langsung masih menjadi mekanisme ideal untuk mencari kepala daerah.

"Sebab, UU hingga saat ini rakyat yang harus memilih yang terbaik," kata Eri Cahyadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (25/7/2025).

Sekalipun demikian, Eri Cahyadi yang juga kader PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa Apeksi belum akan menyampaikan pernyataan secara resmi. Apalagi, wacana tersebut masih sangat dini untuk dibahas.

"Kalau Apeksi, masih dalam pembahasan. Masih belum diputuskan seperti apa," kata Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Selain oleh kepala daerah, tanggapan soal wacana pilkada melalui DPRD juga disampaikan PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan partainya tak setuju usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung.

Komarudin mengatakan, pemilihan langsung merupakan bagian dari amanat reformasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. "Sikap kami sudah jelas dari awal pemilihannya.

Baca juga: Naik Becak Susuri Jalan Dhoho, Delegasi APEKSI Terkesan dengan Keramahan Warga Kota Kediri

Masa kemarin lain, hari ini lain. Termasuk kalian, bebas-bebas begini kan hasil reformasi," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Dia menyebut, PDIP secara konsisten menolak upaya mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Kalau kita dari dulu ya, akhir masa jabatan Pak SBY kan mau ditarik, sikap kita tinggal dilihat kan, file-file di IT-nya kan tidak bisa hilang," ujar Komarudin.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, pemilihan langsung sudah menjadi bagian dari perubahan konstitusional pascareformasi. Oleh karena itu, Komarudin menambahkan bahwa pelaksanaannya harus terus dijaga dan tidak diganggu oleh wacana yang mundur ke belakang.

"Nah kalau kita merubah konstitusi untuk pemilihan langsung ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?" ucapnya.