Karsih dan Yurike Habiskan Rp 4,5 Miliar Hasil Menipu 77 Orang Dalam Sekejap, Sisa Rp 45 Juta

Kasus ini berawal dari laporan korban ke Polda Metro Jaya (STTLP/B/4651/VII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA) dan Polres Metro Bekasi Kota. Polisi tidak menutup kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah.

Penipuan lain soal perumahan juga dilakukan oknum ini.

Penghuni perumahan bersubsidi di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, merasa ditipu oleh marketing lantaran sering kebanjiran saat hujan deras.

Salah satu penghuni perumahan itu, Adam Maulana (29), mengaku tertarik membeli rumah di kawasan tersebut karena pihak marketing menjanjikan perumahan bebas banjir.

Namun, setelah membeli dan menempati perumahan tersebut, ia mendapati fakta yang berbeda.

"Kami dijanjikan lokasi tersebut bebas banjir, aktualnya ternyata banjirnya bebas masuk," ujar Adam saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/7/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Sabtu (12/7/2025).

Kini, Adam menyadari perumahannya merupakan langganan banjir. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, perumahannya tercatat sudah tiga kali direndam banjir parah.

Banjir pertama terjadi pada akhir Februari 2025. Saat itu, ketinggian air di perumahan mencapai 1,5 meter.

Tak lama setelah surut, perumahannya kembali direndam banjir setinggi 2,5 meter pada Maret 2025. Sementara banjir ketiga terjadi pada 8 Juli 2025. Ketinggian air saat itu mencapai dua meter.

Karena sering dilanda banjir, warga kini ramai-ramai menjual unitnya.

"Banyak, puluhan yang hendak menjual," ucap Adam.

Baca juga: Masyarakat di Desa Kebonduren Madiun Lega, Bakal Direlokasi, Rumahnya Jadi Langganan Banjir

Adam juga mengungkapkan, banjir di perumahannya disebabkan karena ketinggian konstruksi bangunan lebih rendah dari Kali Cikarang yang tak jauh dari posisi perumahan.

Apabila Kali Cikarang mendapat kiriman air dari wilayah hulu Kabupaten Bogor, tidak menutup kemungkinan air akan langsung melimpas dan merendam perumahan.

Adam menyayangkan pihak pengembang yang terkesan memaksa membangun perumahan yang tak didukung dengan fakta di lapangan.

"Seharusnya pihak pengembang sebelum membuat perencanaan pembangunan harus disurvei dulu lokasinya, dan perizinan sejauh ini kami masih mempertanyakan, amdal-nya," ungkap dia.