Abdus Shomad Belasan Tahun Lapor Polisi Urus BPJS Kesehatan Anak Terlantar

“Kalau ada yang sakit, ya terpaksa kami tangani pakai alokasi dana darurat,” ujarnya.

Ia paham betul pentingnya jaminan kesehatan. Keinginannya sederhana: anak-anak bisa berobat tanpa harus memikirkan biaya. Ia sempat berencana meniru langkah Panti Asuhan Al Mu’min, yang memasukkan anak-anak asuh ke dalam Kartu Keluarga (KK) milik pengasuh agar bisa mengakses layanan BPJS.

“Masalahnya, nggak ada pengasuh yang berdomisili di panti,” ungkapnya. Karena itu, proses administrasi belum bisa dipenuhi. Tapi sedikit demi sedikit, syarat-syarat itu sedang diupayakan. Cak Tri berharap anak-anak asuhnya kelak bisa mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lain: jaminan kesehatan yang layak.

 Jembatani Anak Terlantar 

Panca Puspita Sari tampak sibuk saat ditemui di ruang kerjanya siang itu. Di depan monitor laptopnya, Pekerja Sosial Pertama Dinas Sosial Jawa Timur itu sedang menelepon polisi. Ia membahas  jadwal sidang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) yang akan digelar dalam waktu dekat. Anak yang menjadi pembahasan dalam sambungan telepon itu saat ini masih dirawat di UPT Perlindungan Pelayanan Sosial Asuhan Anak dan Balita (PPSAB) di Sidoarjo. Jika semua berjalan sesuai rencana, anak tersebut akan segera diadopsi.

Seusai menelepon, Panca menjelaskan bahwa anak-anak terlantar sangat membutuhkan identitas kependudukan. Data dari Dispendukcapil, menurutnya, menjadi pintu masuk agar mereka bisa diakui mendapat perlindungan sosial yang layak. Tindakan seperti pemilik Panti Asuhan Al Mu'min sama persis yang selama ini dilakukan pihaknya ketika menangani anak-anak terlantar.

“Kami sering menemukan kasus anak  ditinggalkan orang tua di pinggir jalan. Supaya anak tersebut mendapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) laporan ke polisi untuk mendapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lalu minta surat perkiraan lahir dari rumah sakit. Baru  kemudian diajukan ke Dispendukcapil, dan nama anaknya dimasukkan ke KK pengasuh," jelasnya.

Ia menuturkan kepemilikan NIK sangat penting. Dari NIK, masyarakat dapat mengakses berbagai jaminan sosial mulai pendidikan hingga jaminan kesehatan.

“Tupoksi tugas kami melindungi kelompok rentan. Kalau ada yang kesusahan mengurus BAP, kami sangat terbuka menerima pengaduan. Meskipun pencatatan sipil kewenangannya ada di Dispendukcapil, tapi kalau ada kami dengan siap membantu,” terang Panca.