Isu Beras Oplosan di Madiun Picu Penurunan Omzet Pedagang: Stigma Negatif

Poin Penting:

• Dampak Isu Beras Oplosan: Menurunnya omzet pedagang beras di Madiun sekitar 10-15 persen.
• Harga Stabil: Harga beras medium dan premium di Madiun masih stabil.
• Kelangkaan Terbatas: Kelangkaan tidak terjadi secara umum, namun ada pembatasan produksi untuk merek-merek tertentu.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Isu beras oplosan ternyata berdampak terhadap penjualan beras kepada masyarakat. Tak terkecuali Pedagang Beras di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Pedagang Beras Alan mengungkapkan, tren harga beras ditengah isu beras oplosan jelas merasakan dampaknya. Apalagi Alan juga menilai, beras oplosan mencatut beberapa merk ternama.

“Tren beras oplosan menjadikan salah satu stigma negatif di masyarakat. Tentu berdampak di omzet penjualan toko dan ada penurunan sekitar 10 sampai 15 persen per bulan,” ungkap Alan, Rabu (13/8/2025).

Meski demikian, Alan menyebutkan, tren harga beras sampai dengan saat ini, baik kualitas medium maupun premium tetap stabil.

Baca juga: Produsen Beras di Madiun Edarkan Surat untuk Konsumen, Hentikan Produksi Sementara

Mulai dari beras medium untuk harga eceran paling tinggi Rp 13.500 per kilogram, beras premium Rp 15.500 per kilogram. Kemudian beras kemasan per 5 kilogram kualitas medium Rp13.000, dan beras premium Rp 15.000.

Ditanya soal kelangkaan beras, Alan menambahkan, sementara di wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan masih belum mengalami situasi itu.

“Kelangkaan itu karena beberapa hal. Dari beberapa penggilingan padi itu ada yang stop produksi untuk sementara waktu, karena harga gabah makin tinggi, dan juga HET telah ditentukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan harga gabah di lapangan,” tuturnya.

“Tapi untuk beberapa merek tertentu ada yang dibatasi bukan kelangkaan. Kalaupun harganya Rp 8.300 untuk Gabah Kering Giling, itu nanti kalau dijual, harga beras sesuai dengan HET itu tidak bisa. Nanti yang terjadi di lapangan harga beras akan melebihi dari HET,” imbuh Alan.

Baca juga: DKPP Kabupaten Madiun Imbau Produsen Beras Taati Aturan: Jangan Mengoplos dengan Penggilingan Lain

Maka dari itu, lanjut Alan, untuk mentaati peraturan dari pemerintah sesuai dengan harga standarisasi, beberapa beras premium, memilih tidak diproduksi untuk sementara waktu.

Di satu sisi Alan berharap, kebijakan pemerintah tidak lupa dikaji ulang, bersama dinas dinas di Kabupaten/Kota, demi melahirkan solusi terbaik bagi para pedagang.

“Supaya penjualan beras berkembang dengan baik. Harapan saya mohon dikaji ulang untuk kebijakan-kebijakan yang terbaru. Tujuannya, toko maupun penggiling bisa terus bersaing secara sehat dan secara kompetitif tanpa ada mafia-mafia tertentu,” pungkasnya.