Digitalisasi dan Optimalisasi Aset Daerah Jadi Kunci Pemkot Surabaya Genjot PAD

Kepala BPKAD Kota Surabaya, Wiwiek Widayati memaparkan strategi konkret untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan digitalisasi sebagai kunci utama.

"Kami melihat bahwa proses digitalisasi ini adalah satu poin yang memang harus dioptimalkan," ujar Wiwiek.

Menurut dia, digitalisasi akan mempercepat penatausahaan aset. Termasuk pula untuk mempermudah promosi aset yang belum termanfaatkan.

"Intinya adalah pemanfaatan aset itu secara ekonomis," sambung Wiwiek.

Wiwiek mengungkapkan, pada tahun 2025, pemkot telah menargetkan retribusi total mencapai Rp486 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, alokasi pengelolaan aset ditetapkan di angka Rp121 miliar.

"Artinya hari ini jika kita melihat potensi ini mungkin masih bisa kita kembangkan atau kita kelola dengan lebih baik, kita pasti akan tingkatkan," kata Wiwiek.

Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan aset melalui sewa harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya aset itu akan dimanfaatkan untuk perdagangan, jasa atau pemukiman.

"Itu semuanya bisa. Persyaratan yang disewa tentunya juga harus sesuai dengan peruntukannya," jelasnya.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), BPKAD Surabaya juga menyediakan program bisnis mentoring. Program ini bertujuan membimbing dan memberikan informasi tentang prosedur penyewaan aset.

"Semua orang datang untuk program bisnis mentoring yang disediakan pemerintah untuk mendapatkan bimbingan dan informasi tentang prosedur penyewaan aset," imbuhnya.

Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan aset, Wiwiek mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Satgas ini akan lebih fokus dan spesifik dalam menangani pengelolaan aset yang kompleks. "Fungsi tugas pokoknya BPKAD itu salah satunya adalah pengelolaan aset. Nah, di pengelolaan aset sendiri itu ada bidang P3 yang dia menangani pengelolaan aset itu," paparnya.

Namun demikian, Wiwiek menegaskan bahwa Satgas Khusus ini tidak akan menambah lembaga baru, melainkan lebih mengkonsentrasikan fungsi yang sudah ada. "Fokusnya dia adalah mencari peminat, menawarkan," jelasnya.

Selain Satgas Khusus, BPKAD Surabaya juga tengah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah (SIKDASDA). Aplikasi ini akan membantu penatausahaan dan pengelolaan aset. "Jadi, kayak orang mau lihat asetnya di mana, lokasinya di mana, dengan peta dan sebagainya," kata Wiwiek.

Wiwiek menyampaikan, dari 4.767 aset tanah selain jalan, sekitar 85 persen sudah dimanfaatkan. Namun, masih ada 1.039 aset atau sekitar 15 persen yang belum dimanfaatkan dan menjadi prioritas intervensi strategis. Aset-aset tersebut meliputi tanah tambak (420 bidang), tanah kosong (358 bidang), tanah sawah (105 bidang), dan lain-lain (156 bidang). "Ini kita mencoba untuk menawarkan untuk aset-aset yang kosong, yang idle," sebutnya.

Saat ditanya tentang tantangan menarik investor, Wiwiek menyebut masalah appraisal yang kerap dianggap terlalu mahal. Namun, ia menekankan bahwa penilaian aset itu dilakukan secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berdasarkan nilai pasar. "Appraisal-nya itu dianggap terlalu mahal ya. Tapi sebenarnya appraisal ini kan sebenarnya dilakukan secara independen oleh tim KJPP," tegasnya.