Baca tanpa iklan
"Kami akan ke Jakarta jika masalah ini tidak selesai di Surabaya. Kami semua warga Surabaya tapi kalau Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menyelesaikan masalah kami maka kami akan ke presiden dan membawa ini ke Jakarta," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh warga RT 1 RW 3 Aris Siswanto. Ia mengatakan bahwa ia dan keluarganya sudah tinggal puluhan tahun yang lalu di Bulak Banteng Bandarejo.
Namun sejak tahun 2007 pihak Lantamal 5 mulai melakukan gerilya untuk mulai merelokasi Kampung tersebut padahal warga selama bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan masalah
"Kami ingin agar pemerintah kota memberikan perhatian kepada kami keluarga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak ingin digusur apalagi Lantamal V tidak memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan tanah," ucapnya.
Hari inj mereka para warga yang melakukan aksi demonstrasi di DPRD di Surabaya diterima oleh komisi A bidang hukum pemerintahan dan juga ketua DPRD kota Surabaya Armuji.
Dalam rapat dengar tersebut juga hadir pihak dari Lantamal V yaitu Eko K yang merupakan Bagian Hukum dari Lantamal V.
Namun sayangnya hearing tersebut tidak bisa dilanjutkan karena sejumlah pihak yang datang dalam hiring tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan sehingga terjadi deadlock.
Sebelumnya, pada 6 Agustus 2018, Komandan Lantamal V TNI AL Laksma Edwin saat dikonfirmasi mengaku tidak kaget dengan upaya warga mengadu ke DPRD. Persoalan sengketa lahan ini masalaah klasik dan sudah sampai ke DPR Pusat.
Persoalan bermula saat warga yang menempati lahan itu harus relokasi karena lahan tersebut pertahanan militer. Namun pada 1954 mereka gagal direlokasi hingga saat ini.
Edwin berani memastikan sesuai peta bahwa Bandarejo masuk basis pertahanan TNI AL.
"Saat ini yang dibutuhkan adalah solusi terbaik untuk dua belah pihak. Sebenarnya Sudah ada solusi Pemprov Jatim siap bangunkan bangunannya. Namun lahan disediakan pemkot. Tapi Pemkot selalu menghindar," kata Edwin.
Saat ini memang TNI AL perlahan membatasi perkembangan kampung Bandarejo. Edwin menyebut warga yang ada cukup 200 KK. Bangunan juga dibatasi dulu. Jika ada yang mau bangun rumah di luar 200 KK dilarang.