Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah perwakilan organisasi ekstra kampus mahasiswa se-Jawa Timur yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan Jatim bersilaturahmi dengan Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto di Gedung Tri Brata Mapolda Jatim, Selasa (20/2/2024). 

Mereka berkomunikasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jatim, dengan Irjen Pol Imam Sugianto. 

Termasuk merespons dinamika kondisi masyarakat dan kalangan mahasiswa pascapemungutan suara pada Rabu (14/2/2024) kemarin. 

Sekjend Rumah Kebangsaan Jatim, M Miftahul Firdaus Su'udi mengatakan, pihaknya berkomunikasi terkait perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jatim, saat bertemu dengan Kapolda Jatim. 

Termasuk mengenai kontribusi kalangan pemuda elemen mahasiswa dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat Jatim tetap produktif. 

"Kami meminta arahan dan nasihat, kita berkoordinasi tentang keamanan dan ketertiban, terutama di wilayah Jatim," katanya di Mapolda Jatim, Selasa (20/2/2024). 

Bahkan, mengenai dinamika pascapencoblosan yang fluktuatif seiring dengan beredarnya narasi terkait hasil survei dan perhitungan cepat (quick count), pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jatim itu, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi bermuatan kepentingan negatif, sehingga menguntungkan pihak tertentu. 

Namun, ia menganjurkan agar masyarakat tetap objektif untuk menyerahkan segala bentuk hasil Pemilu 2024 kepada lembaga atau instansi yang telah ditunjuk secara resmi dan kredibel untuk memberikan informasi narasi terkait pemilihan umum. 

"Tadi disampaikan, apapun yang terjadi hasil pemilu dan sebagainya, kita harus hargai bersama, dan kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk itu. Perhitungan atau quick count dan lainnya, biar KPU. Jadi kita serahkan ke sana semua. Apapun hasilnya tentu harus dihormati," jelasnya. 

Jikalau memang di dunia maya atau media sosial begitu mudah berkelebatan informasi dan narasi terkait hasil Pemilu 2024 yang cenderung bermuatan informasi palsu atau hoaks, Firdaus mengajak masyarakat untuk tetap berpikir secara logis dan rasional untuk menyikapinya, yakni tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. 

Baca juga: Alasan PKS Trenggalek Tolak Pemungutan Suara Ulang, Meski Ada Kesalahan saat Pencoblosan

Namun, pada saat yang bersamaan pula, ia menambahkan, masyarakat dapat bersikap proaktif melakukan klarifikasi, konfirmasi dan kroscek fakta terhadap informasi tersebut ke berbagai platform kanal informasi dari instansi yang kredibel menangani perkara tersebut. 

"Kita tanggapi dengan kepala dingin. Tentunya tidak juga tersulut emosi. Saling kroscek, saling menghargai satu dan lain. Ibaratnya, saling memberikan informasi yang valid. Tidak termakan isu hoaks, dan isu yang tidak benar. Harus kroscek satu sama lain," terangnya. 

"Hargai, hormati, dan kembalikan ke hukum yang berlaku. Kalau memang ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, kembalikan kepada penyelenggara yang akan mengumumkan atau tahu pasti hasil," pungkasnya. 

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, pihaknya menerima silaturahmi dari perwakilan mahasiswa ekstra parlementer kampus yang tergabung dalam Rumah Kebangsaan Jatim.

Kendati terdapat sejumlah TPS yang telah dikonfirmasi oleh KPU Jatim untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), ia memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. 

Bahkan, terkait pelaksanaan PSU di sejumlah TPS se-Jatim, Iman menegaskan, pihaknya tetap memberlakukan pengawalan pengamanan secara maksimal. 

"Intinya pasca pemilu, Jatim aman, semuanya berjalan dengan baik. Sampai hari ini insyaallah tidak ada gangguan yang berarti. Ada beberapa tempat pemungutan suara ulang kita kawal. Mudah-mudahan berjalan dengan baik," ujarnya di Mapolda Jatim. 

Ia berharap situasi kamtibmas yang kondusif semacam ini, dapat terus terpelihara hingga membuat kehidupan masyarakat secara ekonomi tetap bergulir secara maksimal. 

"Ke depan, mari kita komitmen bersama-sama. Kita akan bekolaborasi, bekerja sama dengan adik-adik organisasi kemahasiswaan. Menggagas bagaimana Jatim mulai bekerja. Masyarakat beraktivitas secara normal, kita bisa meningkatkan status kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. 

Sekadar diketahui, 32 TPS di sejumlah kabupaten atau kota di Jatim dipastikan bakal melakukan PSU, karena ditemukan sejumlah pelanggaran pemilu.

Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan, Insan Qoriawan mengatakan, kegiatan PSU paling banyak digelar di wilayah Bangkalan, Madura, yang berjumlah 12 TPS.

Kemudian, 10 TPS di Surabaya, empat TPS di Malang, dua TPS di Kota Probolinggo, satu TPS di Kota Madiun, satu TPS di Kabupaten Sampang, dan satu TPS di Kabupaten Trenggalek. 

"Surabaya 10 TPS, Kota Madiun satu TPS, Kota Probolinggo dua TPS, Bangkalan 12 TPS, Malang empat serta Jombang, Sampang dan Trenggalek masing-masing satu TPS," ujarnya pada awak media di Surabaya, Senin (19/2/2024).

Pelaksanaan PSU di masing-masing TPS bakal digelar paling lama 10 hari pascapemungutan suara, Rabu (14/2/2024) hingga maksimal Sabtu (24/2/2024). 

Insan menjelaskan, PSU digelar karena ada pelanggaran maupun kesalahan saat pemungutan suara.

Contohnya di salah satu TPS di Surabaya, ditemukan surat suara yang dibagikan tertukar dengan Daerah Pemilihan (Dapil) lain, sehingga harus dilakukan PSU.

Di sisi lain, KPU Kota Surabaya sudah mengajukan ke KPU RI, terkait penyelenggaraan PSU untuk 10 TPS di Kota Pahlawan.

Kemudian, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menerangkan, ke-10 TPS diajukan untuk PSU, pada Sabtu (24/2/2024) mendatang, atau saat hari terakhir batas PSU sesuai regulasi.

Perencanaan itu, lanjutnya, sudah dilaporkan berjenjang, mulai dari KPU Jatim lalu ke KPU RI, setelah rapat pleno.

"Insyaallah tanggal 24 (Februari), hari terakhir seusai batasan 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara (14 Februari), PSU akan kami lakukan. Tapi ini masih dengan mengusulkan kami sampaikan ke pimpinan,” ujar Nur Syamsi. 

Nur Syamsi mengaku, sampai saat ini masih menunggu keputusan dari KPU RI, terkait perencanaan itu disetujui atau justru digelar maju dari yang diajukan.

"Kita tunggu hasil laporan itu. Perencanaannya pasti. Tapi, pelaporan harus kami lakukan dulu. (Karena) pengadaan (logistik untuk PSU) bukan di kami," pungkasnya.