Lewat DBHCHT, Ratusan Ribu Warga Bojonegoro Bisa Nikmati Layanan Kesehatan Gratis

Poin Penting:

• Ribuan warga Bojonegoro menikmati asuransi BPJS Kesehatan secara gratis, lewat DBHCHT.
• Pemkab Bojonegoro menerima kucuran DBHCHT sebesar Rp 119 miliar pada tahun 2025.
• Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susetyo mengemukakan, ada sekitar 18 ribu penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCHT.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Lewat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ribuan warga di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menikmati asuransi BPJS Kesehatan secara gratis.

Keberadaan industri rokok, petani tembakau, hingga para perokok ternyata punya peran penting bagi layanan kesehatan di Bojonegoro.

Tercatat pada tahun 2025, Pemkab Bojonegoro menerima kucuran DBHCHT sebesar Rp 119 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 58,9 miliar dialokasikan khusus untuk sektor kesehatan. Salah satunya digunakan membayar premi BPJS Kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, Ninik Susmiati, mengemukakan, ada sebagian dana dari DBHCHT yang di gunakan untuk membayar BPJS kesehatan masyarakat.

"Sebagian dari DBHCHT digunakan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan warga. Nilainya Rp 34,2 miliar,” ujarnya kepada wartawan, Senin (29/9/2025).

Dana tersebut dipakai menanggung iuran BPJS Kesehatan ratusan ribu warga yang masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Per bulan, pemkab membayar premi BPJS sekitar Rp 16–17 miliar. Jadi Rp 34,2 miliar itu untuk dua bulan,” jelasnya.

Tak hanya untuk membayar premi, lanjut Ninik, sebagian DBHCHT juga dipakai meningkatkan fasilitas kesehatan.

Mulai dari pengadaan sarana di rumah sakit, hingga puskesmas.

Termasuk untuk melengkapi peralatan di RSUD Temayang yang dijadwalkan beroperasi pada akhir 2025 ini.

Baca juga: Dapat Dana DBHCHT, RSUD Lawang Malang Gunakan Rp 10 M untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Medis

Berdasarkan data Dinkes, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Bojonegoro mencapai 1.346.713 orang, atau 99,31 persen dari total penduduk 1.356.057 jiwa.

Dari jumlah itu, sebanyak 462.488 orang tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk iuran, karena sudah ditanggung pemkab melalui berbagai sumber pendanaan, salah satunya DBHCHT.

Selain untuk sektor kesehatan, DBHCHT juga disalurkan untuk bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Agus Susetyo mengemukakan, ada sekitar 18 ribu penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCHT.

Sedangkan untuk anggaran yang akan digelontorkan masih dalam perhitungan. 

"Saat ini prosesnya masih pada pengurusan SK, jumlahnya kurang lebih 18 ribu," ujarnya, pada Selasa (30/9/2025). 

Di sisi lain, upaya pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) terus gencar dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro.

Petugas gabungan dari Satpol PP, Bea Cukai Bojonegoro, TNI dan polisi masif melakukan operasi pasar untuk menekan peredaran rokok ilegal. 

Mereka bergerak secara acak, menyasar 28 kecamatan yang ada. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bojonegoro, Yoppy Rahmat Wijaya, mengatakan, operasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemkab dalam menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

"Operasi menyasar mulai dari pasar kecamatan, toko kelontong, kios rokok hingga ritel modern. Fokus utama adalah menindak penjual rokok tanpa pita cukai yang merugikan negara sekaligus membahayakan masyarakat," tutupnya. 

Selain melakukan operasi pasar, petugas gabungan juga terus mensosialisasikan tentang bahaya rokok ilegal, dan dampaknya bagi masyarakat.

Diharapkan masyarakat makin sadar dan turut bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.