P-APBD Jatim 2025 Resmi Diteken, DPRD Minta Responsif Kondisi Sosial dan Aspirasi Masyarakat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur 2025 resmi diteken dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (8/9/2025).

Melalui pengesahan ini, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah harapan tentang P-APBD Jatim. 

Dalam P-APBD Jatim 2025, dari sisi Pendapatan Daerah mengalami perubahan yang semula ditargetkan sebesar Rp 28,448 triliun berubah menjadi Rp 28,599 triliun.

Sementara Belanja Daerah mengalami perubahan dari semula dianggarkan Rp 30,224 triliun menjadi Rp 32,997 triliun. 

Sebelum disahkan, seluruh fraksi memang terlebih dahulu menyampaikan pandangan akhir tentang pembahasan P-APBD Jatim 2025.

Baca juga: Pembahasan P-APBD Jatim 2025 Dijadwalkan Ulang, Dewan Tunda Dua Kali Rapat Paripurna

Meski seluruhnya menyetujui, namun sejumlah harapan dan catatan disampaikan fraksi di dewan.  

Fraksi Golkar misalnya. Melalui juru bicaranya HM Hasan Irsyad, meminta agar P-APBD lebih responsif terhadap kondisi sosial.

"Momentum P-APBD 2025 harus responsif terhadap situasi sosial dan aspirasi yang berkembang di masyarakat," kata Hasan Irsyad. 

Baca juga: DPRD Jatim Dorong Regulasi Pembatasan Media Sosial untuk Anak

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dengan didampingi empat Wakil Ketua. Yakni Deni Wicaksono, Hidayat, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni. Rapat paripurna ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar meminta, kebijakan dan program kegiatan dapat dilaksanakan dalam bentuk mengoptimalkan pelayanan publik. Antara lain Pasar Murah Sembako dan/atau Bantuan Sosial Sembako, peningkatan program beasiswa dan kelompok penerima manfaat/KPM dan di sebagainya. 

Hasan Irsyad menegaskan, hasil pembahasan terkait tambahan PAD dan pergeseran anggaran dari beberapa program, agar didistribusi pada belanja prioritas yang dibutuhkan masyarakat pada paruh tahun Anggaran 2025. Utamanya, dengan memperhatikan usulan dan diarahkan mendukung fungsi komisi-komisi. 

Fraksi Partai Demokrat juga menerima perubahan terhadap P-APBD 2025 dengan penajaman pada pembangunan ekonomi. Mereka menekankan pentingnya akselerasi infrastruktur, stabilitas inflasi, dan penguatan UMKM. 

Baca juga: Hapus Anggaran Kunker Luar Negeri, DPRD Jatim Siap Kawal Program Pro Rakyat

Rekomendasi strategis Fraksi Demokrat meliputi percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, memperkuat UMKM serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. 

Miseri juga menekankan fokus diarahkan pada ketahanan pangan, penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan beasiswa hingga Rp 1 juta bagi 50 ribu penerima, serta kajian bantuan sosial sembako di akhir 2025.