P-APBD Jatim 2025 Resmi Diteken, DPRD Minta Responsif Kondisi Sosial dan Aspirasi Masyarakat

"Fraksi juga menekankan pentingnya pengalihan kegiatan DPRD ke program sosial yang lebih jelas teknisnya," jelas Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Miseri Efendy. 

Senada dengan fraksi-fraksi lain, Juru Bicara Fraksi PKS Khusnul Khuluk memberikan penekanan pada perlunya pro poor budgeting dalam pelaksanaan APBD. 

Fraksi PKS DPRD Jatim menekankan bahwa P-APBD 2025 harus responsif terhadap ketidakpastian ekonomi global dengan fokus pada penguatan daya beli, pencegahan PHK, dukungan UMKM, serta belanja sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Kenaikan pendapatan daerah harus melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa membebani rakyat. Sementara belanja diarahkan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program prioritas seperti makan bergizi gratis serta penanggulangan stunting dan pengangguran. 

"Fraksi juga merekomendasikan optimalisasi serapan anggaran, kehati-hatian dalam investasi BUMD, dan rasionalisasi belanja legislatif-eksekutif agar P-APBD benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat," jelas Khusnul Khuluk. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sebelum ditetapkan menjadi Perda terlebih dahulu akan dievaluasi oleh Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyampaikan ungkapan  terima kasih atas kerjasama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Provinsi Jawa Timur.

"Sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan rapat kerja Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dapat kita laksanakan dengan baik saling bersinergi untuk dapat mengemban tugas serta amanah dari masyarakat Jawa Timur," ungkap Khofifah saat sambutan.