Anggota DPRD Jawa Timur Nur Faizin Tegaskan Aktivisme dan Politik sangat Berkaitan Erat

Pada tahun 2020-2024, pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Kemudian pada periode ini, Nur Faizin menjabat sebagai Ketua PP GP Ansor. 

Pengalaman panjang Nur Faizin sebagai aktivis ini diakui membentuk pola pikir yang kini ia bawa ke jalur politik praktis di legislatif.

Baginya, aktivisme dan politik bukan dua hal yang bertolak belakang, melainkan dua sisi yang saling melengkapi.

Sebab aktivisme memberi idealisme dan kedekatan dengan rakyat. 

Sementara politik menyediakan ruang formal untuk mengubah aspirasi menjadi kebijakan.

Meskipun, ia tak memungkiri adanya oknum politisi yang mantan aktivis terlena dengan kekuasaan hingga lupa jiwa aktivismenya. Tantangan zona nyaman ini yang dijaga oleh Nur Faizin. Ia pun memastikan tidak anti kritik. 

Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, salah satu isu yang kini dikawal getol oleh Nur Faizin adalah soal fiskal daerah.

Sebab, fiskal Provinsi Jawa Timur kini menjadi tantangan di tengah berlakunya regulasi UU Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akibat regulasi ini, pendapatan Provinsi Jawa Timur memang menyusut.

Untuk memastikan kekuatan fiskal daerah tidak terganggu untuk kepentingan masyarakat, Nur Faizin kini mendesak pemprov untuk berinovasi lebih jauh dengan menggali berbagai potensi pendapatan di luar sektor pajak. 

Misalnya, mengoptimalkan kinerja BUMD untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Lalu, juga memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai sumber baru pendapatan. Ia tak ingin BUMD tak optimal bahkan merugi. Jangan sampai BUMD diisi personalia yang tak kompeten. 

Sehingga, pengelolaan BUMD kini didorong untuk lebih profesional.

"Upaya ini yang kemudian harus dipikir bersama bagaimana kemudian APBD ini tidak defisit," jelas Nur Faizin.