Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Gebrakan Wakil Rakyat Jatim

Anggota DPRD Jawa Timur Nur Faizin Tegaskan Aktivisme dan Politik sangat Berkaitan Erat

Anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin menegaskan, aktivisme dan politik sangat berkaitan erat, bahkan tidak dapat dipisahkan.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
GEBRAKAN WAKIL RAKYAT - Anggota Komisi C DPRD Jatim, Nur Faizin saat berbincang dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat di Studio Tribun Jatim Network di Surabaya, Kamis (4/9/2025). Dalam podcast yang dipandu oleh Pemred Tribun Jatim Network, Tri Mulyono ini, Nur Faizin mengulas tentang politik dan aktivisme.  

Poin Penting:

  • Anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin menegaskan, aktivisme dan politik sangat berkaitan erat, bahkan tidak dapat dipisahkan.
  • Sebab aktivisme memberi idealisme dan kedekatan dengan rakyat. 
  • Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, salah satu isu yang kini dikawal getol oleh Nur Faizin adalah soal fiskal daerah.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Idealnya, aktivisme dan politik sangat berkaitan erat, bahkan tidak dapat dipisahkan terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis, juga perlu mendengar aspirasi dari aktivis. 

Konsep ini disadari betul oleh Anggota DPRD Jawa Timur, Nur Faizin.

Sebagai tokoh muda yang lahir dari rahim aktivisme, Nur Faizin memahami bahwa politik dan aktivisme tak boleh dipisahkan.

"Jadi bagi kami, aktivisme itu adalah napas perjuangan," kata Nur Faizin seperti dikutip pada Jumat (12/9/2025). 

Penegasan Nur Faizin ini disampaikan saat berbicara dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono.

Podcast yang berlangsung di Studio Surabaya ini mengulas tentang "Aktivisme dan Politik, Jalan Tengah Perjuangan Rakyat." 

Nur Faizin adalah legislator muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim.

Pada Pemilu 2024 lalu, ia terpilih dari daerah pemilihan Madura.

Sebelum menjadi legislator, pemuda asli Sumenep itu merupakan aktivis dan banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi. Bahkan, sejak kuliah. 

Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu pernah menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta pada tahun 2008-2009.

Baca juga: DPRD Jatim Soroti Serapan Anggaran Pemprov yang Dinilai Rendah, Gubernur Khofifah Bantah

Lalu, pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009-2010. 

Nur Faizin juga aktif di organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama bahkan menduduki jabatan strategis.

Pada tahun 2020-2024, pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Kemudian pada periode ini, Nur Faizin menjabat sebagai Ketua PP GP Ansor. 

Pengalaman panjang Nur Faizin sebagai aktivis ini diakui membentuk pola pikir yang kini ia bawa ke jalur politik praktis di legislatif.

Baginya, aktivisme dan politik bukan dua hal yang bertolak belakang, melainkan dua sisi yang saling melengkapi.

Sebab aktivisme memberi idealisme dan kedekatan dengan rakyat. 

Sementara politik menyediakan ruang formal untuk mengubah aspirasi menjadi kebijakan.

Meskipun, ia tak memungkiri adanya oknum politisi yang mantan aktivis terlena dengan kekuasaan hingga lupa jiwa aktivismenya. Tantangan zona nyaman ini yang dijaga oleh Nur Faizin. Ia pun memastikan tidak anti kritik. 

Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, salah satu isu yang kini dikawal getol oleh Nur Faizin adalah soal fiskal daerah.

Sebab, fiskal Provinsi Jawa Timur kini menjadi tantangan di tengah berlakunya regulasi UU Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Akibat regulasi ini, pendapatan Provinsi Jawa Timur memang menyusut.

Untuk memastikan kekuatan fiskal daerah tidak terganggu untuk kepentingan masyarakat, Nur Faizin kini mendesak pemprov untuk berinovasi lebih jauh dengan menggali berbagai potensi pendapatan di luar sektor pajak. 

Misalnya, mengoptimalkan kinerja BUMD untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Lalu, juga memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai sumber baru pendapatan. Ia tak ingin BUMD tak optimal bahkan merugi. Jangan sampai BUMD diisi personalia yang tak kompeten. 

Sehingga, pengelolaan BUMD kini didorong untuk lebih profesional.

"Upaya ini yang kemudian harus dipikir bersama bagaimana kemudian APBD ini tidak defisit," jelas Nur Faizin

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved