Prihatin dengan Warga di Bekas Perkebunan Kaligentong, Bupati Tulungagung akan Lakukan Mediasi

Poin Penting:

• Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menanggapi terkait warga 5 desa di bekas Perkebunan Kaligentong yang mengeluh belum bisa menikmati fasilitas listrik dari negara.
• Penyebabnya, mereka menempati tanah milik TNI AD, dalam hal ini Kodam V/Brawijaya.
• Gatut Sunu berharap bisa menjembatani warga dengan para pihak terkait, terutama TNI AD, agar listrik bisa dialirkan ke rumah-rumah warga.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, akan berkomunikasi dengan Kodam V/Brawijaya terkait warga di bekas Perkebunan Kaligentong, Tulungagung, Jawa Timur.

Sebelumnya, warga 5 desa di bekas perkebunan ini mengeluh karena selama ini belum bisa menikmati fasilitas listrik dari negara.

Penyebabnya, mereka menempati tanah milik TNI AD, dalam hal ini Kodam V/Brawijaya.

Bekas perkebunan itu meliputi Desa Rejosari dan Desa Kalibatur di Kecamatan Kalidawir, Desa Kaligentong dan Desa Panggungkalak di Pucanglaban, sera Desa Kersikan di Kecamatan Tanggung.

“Saya sudah berkunjung ke warga. Kondisi mereka memang sangat memprihatinkan,” ucap Gatut Sunu, Senin (29/9/2025).

Mantan Wakil Bupati Tulungagung ini membayangkan, jika dirinya ada di posisi warga juga akan merasakan kepedihan yang sama.

Karena itu, Gatut Sunu berharap bisa menjembatani warga dengan para pihak terkait, terutama TNI AD, agar listrik bisa dialirkan ke rumah-rumah warga.

Ia yakin, keinginannya akan mendapat tanggapan positif dari Panglima Kodam V/Brawijaya.

“TNI bagian dari rakyat, dan rakyat juga cinta dengan TNI. Kami hanya berharap ada solusi terbaik, sehingga rakyat hidup ayem, tenteram bersinergi dengan TNI dan Pemkab Tulungagung,” jelasnya.

Kondisi rumah warga di bekas perkebunan sangat memprihatinkan, dengan mata pencaharian berladang.

Mereka mengaku sudah menempati area perkebunan itu turun temurun sejak buyut.

Namun Gatut Sunu mengaku tetap mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang menegaskan, bekas Perkebunan Kaligentong adalah milik TNI AD.

Baca juga: Polemik Listrik Token dengan Meteran, Mana yang Lebih Mahal? PLN Klarifikasi

“Tapi kita ini kan manusia. Kami ingin terjadi komunikasi yang baik, agar mereka juga diperhatikan,” tegasnya.

Gatut Sunu sebagai bupati mengaku punya kewajiban untuk membantu warganya.

Dia berharap warga di bekas Perkebunan Kaligentong ini diberi tempat terhormat, yang memadai untuk hidup.

Namun warga juga diharapkan bersikap kooperatif dengan menerima tanah redistribusi yang disiapkan.

“Saya akan ke Jakarta lagi untuk mencari solusi masalah ini. Termasuk berkomunikasi dengan anggota DPR RI di Dapil V Jawa Timur,” pungkasnya.

Selama ini warga di bekas Perkebunan Kaligentong nyaris hidup tanpa daya listrik.

Mereka harus menyalurkan daya listrik dari rumah kerabat yang jaraknya jauh.

Akibatnya aliran listrik hanya bisa untuk penerangan 3-4 lampu, tidak bisa untuk peralatan elektronik lain seperti televisi.

Penjelasan perwakilan PLN, permukiman di lahan TNI bisa dilayani sambungan listrik jika mendapat rekomendasi pihak pemilik tanah.

Sebelumnya bekas area Perkebunan Kaligentong ini pernah menjadi objek sengketa antara warga dan Kodam V/Brawijaya.

Namun proses hukum di pengadilan memutuskan lahan itu milik TNI AD.

Kabarnya lokasi ini bakal dibangun markas batalyon baru, masuk dalam perencanaan yang disampaikan Presiden Prabowo.

Meski demikian, warga masih tinggal di lahan yang sudah mereka tempati puluhan tahun itu.