14 Desa di Bondowoso Terancam Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II, DPMD: Gercep Sebelum Tutup Tahun

Poin penting:

• Isu Utama: 14 Desa Belum Cairkan Dana Desa (DD) Tahap II.
• Ancaman: Dana desa terancam menjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) jika tidak cair akhir tahun.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Sebanyak 14 desa di Bondowoso belum mencairkan dana desa (DD) tahap ke dua hingga saat ini. 

Jika sampai akhir tahun, DD tahap 2 tak segera dicairkan maka bisa menjadi Silpa (Sisa lebih pembiayaan anggaran).

Data diterima dari DPMD Bondowoso, desa dimaksud di antaranya Desa Tanahwulan, Pakuniran, Penanggungan Kecamatan Maesan; Desa Sulek dan Brambangdarusalam, Kecamatan Tlogosari.

Kemudian, Desa Pancoran, dan Kembang, Kecamatan Bondowoso; Desa Purnama, Kecamatan Tegalampel; Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee; Desa Sempol Kecamatan Ijen; Desa Prajekankidul, dan Prajekanlor, Kecamatan Prajekan.

Baca juga: Semarak HSN 2025, Santri Cilik di Bondowoso Kenakan Sarung dan Sandal Japit Long March Sejauh 4 Km

Menurut Kepala Dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Mahfud Djunaedi, semula ada 60 desa yang belum mencairkan DD.

Penyebabnya, karena aplikasi milik Kementerian Keuangan yakni aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang tak bisa diakses. Kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia.

Aplikasi ini terintegrasi dengan Siskeudes. Desa mengupload kegiatan di aplikasi tersebut, yang selanjutnya secara otomatis akan keluar progres kerjanya. Jika realisasi kerjaan tak sampai 60 persen maka tidak bisa berlanjut dengan sendirinya.

"Aplikasinya yang tak bisa diakses. Mungkin masih ditutup oleh pusat," ujarnya dikonfirmasi Senin (27/10/2025).

Namun, pada 22 Oktober 2025 OM-SPAN bisa diakses kembali. Sehingga desa-desa mulai berproses. Namun tersisa 14 desa sampai hari ini yang belum berproses.

Dia mengaku tak tahu pasti kendala belasan desa tersebut tak kunjung akses OM-SPAN. Dia memperkirakan kemungkinan karena masih menyusun SPJ atau mungkin administrasinya belum lengkap.

"Ya kita tunggu," jelasnya.

Dia menjelaskan memang idealnya desa harus gerak cepat mengurus pencairan DD tahap ke dua pada akhir Oktober ini. Karena sekarang semuanya diakses secara online, tidak manual lagi.

Baca juga: Agenda Jaka Sopan di Bondowoso, Jalan Kaki 7 KM yang Jadi Magnet Tokoh Nasional

"Karena yang menentukan bukan kita, sekarang sistemnya kan bukan manual. Artinya, kalau aksesnya tidak bisa ya seperti kemarin. Kita tak bisa ngapa-ngapain," jelasnya.