Pertuni Keluhkan Pemasangan Guiding Block di Pinggir Trotoar Tuban, Sebut Hanya Melunasi Kewajiban

Poin Penting:

• Pertuni Tuban menyoroti pemasangan guiding block di Jalan Diponegoro, Tuban.
• Guiding block dipasang di pinggir trotoar, bukan di jalur utama pejalan kaki.
• Hal itu dirasa dapat membahayakan para difabel.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pemasangan guiding block atau jalur pemandu bagi tunanetra di Tuban, Jawa Timur, dinilai tidak sesuai standar dan justru menyulitkan.

Hal itu seperti yang dikatakan Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Setiawan Gema Budi.

Ia menyebut, di Tuban banyak dijumpai guiding block yang dipasang di pinggir trotoar, bukan di jalur utama pejalan kaki.

Seperti yang terlihat di Jalan Diponegoro, Tuban.

Bahkan Setiawan Gema Budi menyebut, pemasangan guiding block hanya untuk melunasi kewajiban.

“Hanya untuk melunasi kewajiban. Akibatnya, guiding block sering dipasang asal-asalan, padahal ada standarnya,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Gema menjelaskan, kondisi tersebut membuat penyandang disabilitas kesulitan saat berjalan di trotoar.

Bahkan, pemasangan yang tidak sesuai ini dirasa dapat membahayakan para difabel.

“Ini mencerminkan bahwa kelompok disabilitas di Kabupaten Tuban masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa dalam beberapa kebijakan pembangunan di Tuban, pemerintah tidak pernah melibatkan penyandang disabilitas.

Baca juga: Membahayakan, Guiding Block di Kota Malang Mengarah ke Pohon dan Selokan, Pertuni: Kurang Bersahabat

“Aneh juga, kebijakan dibuat tanpa melibatkan kami yang terdampak langsung,” bebernya.

Gema menegaskan, Pertuni akan terus mengawasi dan mengkritisi pelaksanaan kebijakan serta peraturan daerah yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas, agar benar-benar berpihak pada kaum difabel.

Sementara itu, hingga berita ini selesai ditulis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi, belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.