Rencana Pansus BUMD Terus Bergulir, Fraksi Di DPRD Jatim Potensi Setuju 

Ringkasan Berita:

• Mayoritas fraksi DPRD Jatim cenderung mendukung pembentukan Pansus yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna Senin (3/11/2025).
• Pansus bertujuan mengawasi dan mengevaluasi kinerja seluruh BUMD milik Pemprov Jatim, termasuk penyertaan modal, profesionalitas pengelola, dan kontribusi PAD.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wacana pembentukan Pansus BUMD kini terus menjadi perbincangan di internal DPRD Jatim sebelum nantinya dibahas dalam Rapat Paripurna, Senin (3/11/2025) besok.

Mayoritas fraksi sudah cenderung setuju pembentukan Pansus untuk mengukur kinerja BUMD milik Pemprov. 

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf tak memungkiri bahwa mayoritas fraksi di Gedung Indrapura bakal menyetujui pembentukan Pansus. Asalkan, Pansus ini memelototi seluruh BUMD yang ada.

"Semua fraksi kayaknya sudah setuju," kata Musyafak, dikutip Minggu (2/11/2025). 

Berdasarkan penjelasan di internal dewan belum lama ini, rencana pembentukan Pansus ini karena wakil rakyat menilai BUMD belum sepenuhnya optimal.

Misalnya, dalam memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah atau PAD untuk Pemprov Jawa Timur. Padahal, ada banyak BUMD yang dimiliki. 

Baca juga: Partai Golkar Siap Ikuti Prosedur Pembentukan Pansus, Dorong Kinerja BUMD Jatim Optimal

Dari data, Pemprov Jatim memiliki 7 BUMD dengan 51 persen saham mayoritas dan 3 BUMD (Penyertaan) dengan saham Minoritas.

Namun dalam kacamata dewan, tidak semua BUMD tersebut dalam kondisi prima dan optimal dalam menyumbangkan PAD. Meskipun, penyertaan modal begitu besar. 

Musyafak mengatakan, Pansus ini tentu nantinya akan mempelajari akan penyertaan modal ini linier dengan pendapatan yang dihasilkan.

Begitu pula, dengan personalia di dalamnya apakah sudah memenuhi kriteria dari sisi profesionalitas. Sebab, dewan tak ingin BUMD ke depan bisa optimal. 

Utamanya, ditengah tantangan fiskal daerah yang dihadapi Pemprov Jatim. Ini lantaran dana Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat menyusut. Sehingga, berbagai sumber PAD lain harus digenjot secara optimal termasuk BUMD.

"Komisi C selama ini sudah mengawasi secara langsung," ujar Musyafak.