Rencana Pansus BUMD Terus Bergulir, Fraksi Di DPRD Jatim Potensi Setuju 

Lebih jauh, politisi senior ini mengatakan, saat Pansus ini dibentuk lalu dalam prosesnya mendapati BUMD yang tidak sehat dan tak bisa diselamatkan, maka bukan tidak mungkin akan muncul rekomendasi untuk membubarkan BUMD tersebut. "Karena BUMD seharusnya mencari potensi PAD," terang Musyafak. 

Belum lama ini, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono juga tak memungkiri arus dorongan pembentukan Pansus BUMD kini semakin menguat di internal dewan. Sebab, para wakil rakyat ingin BUMD optimal sebagai penopang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Jawa Timur. 

"Hasil diskusi kami di DPRD bahwa ketika ada efisiensi anggaran, maka memang harus menambah PAD," kata Deni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (29/10/2025). 

Tantangan fiskal yang dihadapi Provinsi Jawa Timur saat ini adalah terkait dengan regulasi terbaru tentang pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, PAD dari sektor ini menyusut drastis. Tantangan ini ditambah dengan dana Transfer ke Daerah atau TKD yang juga dilakukan pemangkasan. 

Jawa Timur terpangkas sekitar Rp 2 triliun lebih. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola guna mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Deni, dalam posisi seperti ini, BUMD diharapkan bisa optimal. Sebagai contoh, provinsi DKI Jakarta sekalipun ada pemangkasan TKD hingga belasan triliun, tidak terlalu terdampak. Sebab, PAD DKI Jakarta kuat. Jawa Timur juga perlu melakukan penguatan PAD. 

"Maka kita melihat salah satu sumbangsih dari PAD adalah BUMD," ungkap politisi muda PDI Perjuangan ini. 

Dewan tak memungkiri terdapat BUMD yang sudah memberikan sumbangsih besar dalam PAD Jawa Timur. Semisal, Bank Jatim.

Namun, beberapa BUMD lainnya perlu terus didorong agar bisa memaksimalkan kinerja untuk juga menyetorkan PAD secara optimal. Apalagi, penyertaan modal terhadap BUMD juga besar. 

"Kalau BUMD yang seyogianya menjadi penyumbang PAD tapi malah menjadi beban, nah ini kan harus kita evaluasi," jelas Deni