Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

DPRD Jatim Resmi Bentuk Pansus Kinerja BUMD, Wagub Emil: Bagian dari Ikhtiar Berkelanjutan

DPRD Jatim resmi membentuk Pansus BUMD melalui rapat paripurna dengan dukungan seluruh fraksi, Wagub Emil sebut bentuk ikhtiar

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Samsul Arifin
tribunjatim.com/Yusron Naufal Putra
PANSUS BUMD - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat diwawancarai seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (3/11/2025).  

Ringkasan Berita:
  • DPRD Jawa Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD melalui rapat paripurna.
  • Pansus BUMD bertugas menilai aspek keuangan, operasional, kepatuhan hukum, dan efektivitas modal daerah.
  • Wakil Gubernur Emil Dardak menegaskan pembentukan Pansus bukan reaksi terhadap pemangkasan dana pusat, melainkan bentuk ikhtiar berkelanjutan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembentukan Pansus BUMD yang dilakukan DPRD Jatim dinilai sebagai bentuk upaya agar kinerja perusahaan pelat merah semakin baik. 

Hal ini diutarakan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto usai menghadiri Rapat Paripurna Pembentukan Pansus BUMD.

Emil membaca bahwa Pansus ini dibentuk bukan murni karena tantangan fiskal daerah akibat regulasi pusat. 

Melainkan, perhatian seluruh pihak terhadap kinerja BUMD.

"Memang ini adalah bagian dari ikhtiar berkelanjutan untuk bagaimana kita semakin optimal dalam mengelola BUMD," kata Emil Dardak saat diwawancarai Senin (3/11/2025). 

Baca juga: Resmi Disahkan di Rapat Paripurna, DPRD Jatim Bentuk Pansus BUMD

Optimalkan Kinerja BUMD

Menurut Emil, semua pihak termasuk di tingkat nasional memang memberikan atensi terhadap BUMD. Wujudnya berbeda-beda di daerah masing-masing. Pembentukan Pansus di Jawa Timur dinilai sebagai bentuk upaya agar kinerja BUMD semakin optimal.

"Intinya semua berikhtiar bersama-sama," ujarnya. 

Emil menilai pembentukan Pansus BUMD bukan berarti sebagai bentuk reaksi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berimbas pada tantangan fiskal di daerah. Meskipun sebelumnya ada pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Jawa Timur turut terimbas hal ini. 

"Jadi tidak semata-mata satu tujuan saja, bukan sesuatu yang reaktif terhadap kebijakan fiskal pusat, juga bukan. Tapi kita memang ingin terus mendorong kinerja dari berbagai elemen yang ada di Pemprov baik OPD, BLUD dan tentunya juga BUMD," terang Emil.

Baca juga: Rencana Pansus BUMD Terus Bergulir, Fraksi Di DPRD Jatim Potensi Setuju 

Dalam rapat paripurna, Senin, DPRD memang resmi membentuk Pansus BUMD. Keputusan tersebut dilakukan setelah seluruh fraksi yang ada di Gedung Dewan menyepakati pembentukan Pansus BUMD dan ditetapkan melalui Rapat Paripurna. 

Pansus BUMD terdiri dari sejumlah perwakilan dari 9 fraksi dengan tugas memelototi kinerja seluruh BUMD yang dimiliki Pemprov Jatim.

"Pembentukan Pansus dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan BUMD," kata Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni yang memimpin jalannya paripurna. 

Rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Wakil Ketua Deni Wicaksono.

Sementara dari Pemprov, dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Rapat paripurna ini menjadi tindaklanjut setelah sejumlah anggota dewan mengusulkan pembentukan Pansus kepada pimpinan dewan. 

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved