Sosok 6 Orang yang Bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke KPK, Ada Sekda Hingga Adik Kandung 

Saat ini, KPK belum memberikan keterangan detail mengenai kronologi penangkapan maupun barang bukti apa saja yang telah diamankan.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Sugiri Sancoko dan para pihak lain yang tertangkap tangan

Pidato Mutasi Jabatan Tanpa Suap Berujung OTT

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Mutasi dan promosi jabatan (dugaan tindak pidana),” jelas Fitroh.
Sugiri sendiri ditangkap setelah setelah dirinya melakukan mutasi pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Mutasi digelar di belakang pringgitan (sebutan rumah dinas Bupati Ponorogo), Jalan Alun-alun Utara, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jumat (7/11/2025) dari mulai pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.11 WIB.

Dalam acara mutasi itu, Sugiri sempat menegaskan bahwa dirinya tidak menerima suap atau sogokan dari siapa pun terkait mutasi jabatan tersebut.

“Saya tadi kan awal pidato menyebut, enek ora sing bayar nyogok mutasi (ada tidak yang bayar untuk mutasi),” ujar Sugiri di hadapan para pejabat Pemkab Ponorogo.

Namun, beberapa jam setelah pidato tersebut, KPK justru melakukan OTT terhadap Sugiri dan sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan.

Sehari Sebelum OTT, Sugiri Sancoko Sempat Kumpulkan Pejabat

Sehari sebelum terjaring OTT KPK, Kamis (6/11/2025), Kang Giri – sapaan akrab Sugiri Sancoko – sempat menggelar pertemuan bersama pejabat Pemkab dan DPRD Ponorogo di aula Bapperinda. 

Pertemuan tersebut disebut sebagai tindak lanjut setelah rombongan Pemkab menghadiri undangan KPK di Jakarta pada Kamis (23/10/2025)

“Namanya pemahaman menyamakan persepsi dalam tata kelola pemerintahan, dan ini memang jarang terjadi,” ujar Kang Giri.

Biasanya, eksekutif dan legislatif bertemu hanya saat paripurna atau forum khusus.

Pertemuan ini membahas berbagai macam hal. Mulai dari pengelolaan pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah daerah, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-katalog.