Sosok ASN Kadis yang Dimutasi Jadi Staf, Pemberat Penderitaan Bupati Sugiri, Harta di Bawah Rp 1 M

Ringkasan Berita:

• Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko digugat oleh bawahannya.
• Gulang awalnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lalu dimutasi ke bagian staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
• Harta kekayaan Gulang tidak lebih dari Rp 600 juta

TRIBUNJATIM.COM - Sudah jatuh tertimpa tangga, cocok menggambarkan kondisi terkini Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Ada bawahannya yang belakangan mencuri perhatian karena resmi menggungatnya ke ranah hukum.

Sugiri Sancoko yang kini tengah ditahan oleh KPK itu bertambah bebannya setelah digugat oleh bawahannya.

Gulang Winarno resmi melayangkan gugatan setelah jabatannya sebagai Kepala Dinas (Kadis) sebelumnya diturunkan.

Tak tanggung-tanggung, Gulang dimurasi ke bagian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai staf.

Rekam jejak Gulang Winarno

Gulang Winarno saat ini bertugas sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Dikutip dari ppid.ponorogo.do.id, nama lengkap Gulang beserta gelarnya adalah Gulang Winarno, SH., MM.

Dilihat dari Nomor Induk Pegawai (NIP), Gulang lahir pada 25 Juli 1973, yang artinya saat ini ia berusia 52 tahun.

Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Februari 1996.

Sebelum menjadi staf Dinas Perpustakaan dan Arsip, Gulang adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Ia dimutasi dari jabatan Kepala DLH pada Maret 2025, karena dituduh tidak netral ketika Pilkada 2024.

Gulang sempat mengajukan surat sanggahan, namun ditolak.

"Sanggahan itu dilayangkan pada Selasa , 4 Maret 2025 lalu."

"Bupati berkenan menjawab agar ada kepastian hukum di tanggal 5 sudah ada jawaban Bapak Bupati intinya sanggahan tidak dapat diterima dan ditolak," jelas Henry Sutrisno yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala BKPSDM Pinorogo, Jumat (7/3/2025), dikutip dari TribunJatim.com.

Gulang menjabat sebagai Kepala DLH sejak 2022.

Sebelumnya, ia merupakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Harta Kekayaan Gulang Winarno

Gulang Winarno terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024, saat masih menjabat sebaagai Kepala DLH.

Ia tercatat memiliki harta hingga Rp890 juta.

Namun, jumlah itu berkurang menjadi Rp540 juta sebab Gulang berutang sebanyak Rp350 juta.

Gulang diketahui mempunyai dua bidang tanah dan bangunan yang semuanya berada di Ponorogo dengan nilai Rp450 juta.

Ia juga memiliki dua mobil dan dua motor yang nilainya sebesar Rp410 juta.

Berikut rincian harta kekayaan Gulang, menurut elhkpn.kpk.go.id:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/400 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, Rp. 100.000.000

2. Tanah Seluas 2.800 m2 di KAB / KOTA PONOROGO, Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 410.500.000

1. MOBIL, ISUZU STATION WAGON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 890.500.000

III. HUTANG Rp. 350.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 540.500.000

Gugat si mantan atasan

Saat Sugiri terjerat kasus dugaan korupsi, Gulang gugat mantan bosnya.

Sugiri ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (9/11/2025).

Sidang sudah memasuki tahap kedua pada Rabu (19/11/2025), bergulir di Pengadilan Negeri Ponorogo, Jawa Timur.

Gugatan itu diajukan Gulang buntut mutasi yang dilakukan Sugiri terhadapnya.

Gulang dimutasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Staf Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Pelapor turun jabatan.

Gulang dimutasi karena disebut bermain politik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ponorogo 2024.

Atas hal itu, Gulang menilai Surat Keputusan (SK) mutasinya cacat hukum.

Sebab, tidak ada SK Bupati terkait pembentukan tim pemeriksa atas dugaan Gulang bermain politik.

Dalam tuntutannya, Gulang mengajukan ganti rugi hingga Rp1 miliar.

"Di situ tidak ada SK Bupati terkait pembentukan tim pemeriksa padahal secara aturan  itu harus ada SK bentuk tim pemeriksa. Di sini SK ada kejanggalan. Sanksi yang dijatuhkan cacat hukum," jelas kuasa hukum Gulang, Siswanto, Rabu (19/11/2025), dilansir TribunJatim.com.

"Materialnya adalah Rp1.000.000.001 atau 1 Miliar 1 rupiah. Untuk imaterialnya Rp186 juta," imbuhnya.

Gulang diketahui juga menggugat pihak lain selain Sugiri, yaitu Sekretaris Daerah Ponorogo nonaktif, Agus Pramono; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo; serta Inspektorat.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com